Upnews.id, Sangatta – Wakil Ketua I DPRD Kutai Timur (Kutim) Asti Mazar kembali mengundang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim), guna menanyakan terkait keterlambatan terealisasinya anggaran dan percepatan pelaksanaan APBD tahun 2023.
Usai rapat. Wakil Ketua I DPRD Kutim Astim Mazar menyampaikan bahwa, pihanknya mempertanyakan ke PUPR dan dinas Perkim terkait kendala-kendala yang menyebabkan realisasi anggaran sangat lambat.
Baca Juga : Asti Mazar Minta DTPHP Jalin Komunikasi yang Baik Dengan DPRD
“Jadi yang kita tanyakan yaitu, kendala apa yang menyebabkan sehingga lambaganya pekerjaan fisik di dua dinas tersebut belum jalan”,Ujarnya saat ditemui media.
Asti juga menyampaikan bahwa, sebenarnya ada 3 dinas yang dipanggil dengan tambahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tetapi di dinas pendidikan sendiri sekarang sudah sementara berjalan tapi di dua dinas ini (PU dan Perkim ) masih dalam proses
“Yaitu proses dalam administrasi dan proses dalam pengecekan atau survei lokasi”, ungkapnya.
Lanjutnya. Oleh karenanya pada rapat tadi kita menanyakan apa yang menjadi kendala di dua dinas tersebut dan ternyata dalam penyampaian mereka ini kendalanya itu terkait sumber daya manusia (SDM) yang kurang sehingga teknis di lapangan administrasi dan sebagainya itu menjadi lamban
Lebih lanjut, Dari Dinas PU dan Perkim jawabannya tetap sama, yang kami tanyakan kenapa tidak ditambah sdm-nya sehingga bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan.
Baca Juga : Basti Sangga Langi Sesalkan Bankeu Kutim Dapat 32 Miliar
“Namun mereka menyampaikan bahwa jika ingin menjadi PPK itu ada prosedur atau tahapan yang harus dilalui yaitu harus bersertifikasi”,bebernya.
Namun dalam rapat tersebut mereka sudah mengatakan akan melaksanakan / merelaksasikan dan semua sudah dalam proses. (Ir/Dr-Adv)
