Upnews.id, Samarinda – Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda, saat tengah mengkaji dua skema pengadaan bus listrik untuk mewujudkan transportasi publik di kota Tepian.
Skema yang dipertimbangkan berupa beli layanan atau membeli bus. Rencana ini disoroti Angkasa Jaya Djoerani, Ketua Komisi III DPRD Samarinda.
Baca Juga : Angkasa Jaya Minta Pemkot Lakukan Pemerataan Pembangunan Hingga ke Pinggiran
Angkasa Jaya mengingatkan meski tujuan utama rencana ini adalah untuk mengurai kemacetan dan menciptakan transportasi berbasis ramah lingkungan, namun hal ini perlu dikaji kembali, terutama mengacu pada budaya masyarakat agar dapat beralih ke moda transportasi umum.
“Sebab itu saya tidak terlalu optimis, jujur saja karena masyarakat kita budayanya belum terbangun. Mungkin di awal masyarakat akan tertarik untuk mencoba, tapi selanjutnya saya khawatir masyarakat tidak berkenan lagi,” kata Angkasa Jaya, Senin (22/7/2024).
Dirinya menyoroti biaya operasional, khususnya untuk bus listrik. Biaya subsidi tahunan yang mencapai kurang lebih Rp60 miliar dikhawatirkan membebani keuangan daerah.
“Karena kita harus mensubsidi tiap tahun kurang lebih Rp60 miliar, jika dengan bus solar memang hanya Rp30 miliar dengan APBD non subsidi tapi belum lagi yang lain. Karena kalau pakai biaya murni kan masyarakat pasti tidak akan sanggup dengan tarif mahal,” paparnya.
Baca Juga : Anhar Dorong DLH Samarinda Kelola Sampah Jadi Pupuk
Dirinya juga mempertanyakan studi kelayakan dan dampak infrastruktur. Mengingat, kondisi jalan yang ada di Kota Tepian cukup berkelok. Ia pun mewanti-wanti agar pengadaan bus tak semakin mempersempit jalan.
“Kalau bisa Pemkot konsentrasi ke pembangunan terowongan saja dulu, betulkah nanti akan mengurai kemacetan,” tegasnya. (*/Ir/Dr-Adv)
