Upnews.id, Sangatta – Dalam rangka pengendalian inflasi pasca Presiden Joko Widodo mengumumkan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 3 September yang lalu.
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim), melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disprindag) menggelar pasar murah yang dipusatkan di Kantor Kecamatan Sangatta Utara, nenerapa waktu lalu.
Pasar murah yang digelar serentak se Provinsi Kalimantan Timur itu, dibuka langsung oleh Gubernur Isran Noor, dan diikuti oleh seluruh kepala daerah secara virtual. Untuk di Kutai Timur, Wakil Bupati Kasmidi Bulang yang didampingi oleh sejumlah OPD teknis turut hadir sejak pagi di kantor camat.
Ditemui usai penyerahan secara simbolis paket sembako kepada masyarakat, Kasmidi Bulang menyebut program dari Pemerintah Pusat tersebut guna penanggulangan inflasi daerah. Dengan mengalokasikan 2% dari anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) pada APBD 2022.
Baca Juga : Disprindag Dan PKK Kutim Gelar Pasar Murah Di Muara Wahau
“Total anggarannya kurang lebih Rp32 miliar kalau kita hitung, yang menyebar dibeberapa SKPD. Ada di Dinas Perdagangan dalam bentuk pasar murah, ini harga sembakonya Rp300 ribu kita subsidi 50% jadi masyarakat kita hanya membeli seharga Rp150 ribu,” jelas Wakil Bupati.
Diketahui, penerima manfaat program pasar murah ini merupkan masyarakat kurang mampu yang didata oleh pihak kecamatan akibat terdampak pasca penyesuaian harga BBM.
Untuk pendataan di masyarakat, Wakil Bupati yang didampingi oleh Kadisprindag, Sekretaris Ketahanan Pangan, bagian ekonomi serta Camat Sangatta Utara. Meminta agar melakukan verifikasi dan pendataan yang baik.
Baca Juga : Kadistanak Kutim Dorong Hasil Pertanian Memiliki Potensi Besar di Pasaran
“18 kecamatan kita jadwalkan, kita minta data dari kecamatan. Alokasi tiap kecamatan kurang lebih 3 ribu paket sembako yang dipecah 2 sesi, bulan ini dan Desember. Untuk Sangatta Utara kita sekaligus karena penduduknya lebih besar,” sebut Kasmidi.
Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menyiapkan 54.720 paket sembako yang akan didistribusikan ke 18 kecamatan.
“Mudah-mudahan program ini bisa meringankan beban saudara kita,” harap Wakil Bupati 2 periode itu.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disprindag) Kutim Zaini menyebut. Melalui data dari kecamatan itulah pihaknya mengeluarkan kupon yang dijadikan sebagai kontrol.
“Kita sudah wanti-wanti jangan sampai ada PNS atau anggota TNI Polri yang dapat,” sebutnya. (An/Dr)
