Berikan Kemudahan Layanan Kesehatan, Bupati Target 2022 Kutim Capai UHC
Bupati Sebut Jikat Kutim Tercapai UHC Akan Dapat Keistimewaan
Upnews.id, Sangatta – Demi memberikan kemudahan bagi masyarakat Kabupaten Kutai Timur mendapatkan pelayanan Kesehatan. Pemerintah Kab. Kutim kini tengah mengupayakan tercapainya cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage(UHC).
DItemui usai menggelar pertemuan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan sejumlah OPD di ruang kerjnya beberapa waktu yang lalu. Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengaku telah memerintahkan jajarannya untuk segera mengejar persentase kepesertaan BPJS Kesehatan.
Pasalnya, dengan perubahan aturan, maka syarat daerah untuk meraih UHC sejak tahun 2014 – 2020 kepesertaan harus 95%. Sedangkan untuk tahun 2020 – 2024, kepesertaan minimal 98%. Sejatinya kepesertaan di Kutim telah mencapai target, namun setelah dilakukan verifikasi terdapat data ganda, baik itu NIK maupun nama.
Sehingga secara persentase kepesertaan BPJS Kesehatan Kutai Timur telah mencapai 95%. Guna mencapai 98%, Bupati meminta kepada Dinas Sosial bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan perapihan datanya.
“Kita mengejar UHC, Karena UHC akan memberikan privilege (hak istimewa). Selama ini begitu mendaftar BPJS harus menunggu beberapa hari agar aktif dan bisa dapat pelayanan. Jika sudah UHC, mendaftar hari ini, langsung bisa dilayani, itu yang kita kejar,”sebut Bupati.
Dinsos Kutim Turun Kelapangan Memvalidasi Data Kemiskinan
Ditargetkan pada akhir bulan November perapihan data telah rampung dilakukan. Serta secara administrasi, berupa MOU antara Pemerintah dan BPJS telah dilakukan pembaharuan. Maka ditargerkan pada akhir bulan Desember 2021, persentase kepesertaan telah tercapai.
Disisi lain, Dinas Kesehatan Kutai Timur telah menyiapkan anggaran untuk 12 ribu masyarakat penerima manfaat kesehatan, yang dapat digunakan untuk meningkatkan persentase kepesertaan.
Bupati meminta, agar dua alternatife tersebut di maksimalkan. Baik itu perapihan data, maupun menjaring masyarakat yang belum memiliki BPJS untuk dibiayai oleh Pemerintah sesuai dengan alokasi anggaran yang telah disiapkan.
“Dibeberapa data, aparatur desa itu banyak yang belum menjadi peserta BPJS. Makanya saya minta melalui BPMD mengundang ketua RT, untuk mendata masyarakat atau seperti apa teknisnya. Uang sudah ada, dari pada menjadi silpa,” tutup Bupati. (NZ)
