Bersama Se-Kaltim, Pemkab Kutim Teguhkan Perlindungan Hukum bagi Anak Terlantar
upnews.id Samarinda — Anak terlantar tidak boleh dibiarkan tanpa perlindungan hukum yang jelas. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memperkuat komitmen kemanusiaan tersebut melalui penandatanganan kesepakatan bersama tentang penetapan hak perwalian anak terlantar se-Kalimantan Timur, yang digelar di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Selasa (17/11/2026).
Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, menegaskan bahwa persoalan anak terlantar bukan sekadar masalah sosial, melainkan tanggung jawab besar untuk melindungi masa depan generasi penerus:
“Setiap anak memiliki hak yang sama untuk tumbuh berkembang, bersekolah, dan mendapatkan layanan kesehatan. Tanpa kepastian hukum, mereka seringkali terhambat dalam mengakses hak-hak dasar tersebut. Penetapan perwalian yang sah menjadi instrumen penting agar ada pihak yang secara hukum bertanggung jawab mewakili kepentingan mereka,” ujarnya.
Dengan adanya wali yang sah, anak-anak yang kehilangan orang tua atau tidak diketahui asal-usul keluarganya tidak lagi terhalang dalam urusan administrasi, pendidikan, kesehatan, serta berbagai layanan publik lainnya.
Ardiansyah juga menekankan bahwa penanganan anak terlantar tidak boleh berhenti pada pendataan atau pengasuhan sementara:
“Kita membutuhkan kolaborasi lintas sektor — pemerintah daerah, lembaga sosial, penegak hukum, hingga masyarakat — agar perlindungan ini benar-benar berjalan berkelanjutan, termasuk penyelesaian aspek legalitasnya,” tegasnya.
Anak terlantar adalah kelompok paling rentan. Tanpa pendampingan dan kepastian hukum yang memadai, mereka berisiko kehilangan kesempatan untuk hidup layak dan meraih masa depan yang lebih baik.
Penandatanganan kesepakatan bersama se-Kalimantan Timur ini menjadi bukti bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kaltim. Namun, dokumen tersebut tidak boleh hanya menjadi catatan administratif:
“Perlindungan anak adalah investasi kemanusiaan. Kita harus memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak dan kesempatan hidup hanya karena keadaan yang berada di luar kendalinya,” pungkas Bupati.
Langkah ini menjadi wujud nyata kepedulian daerah agar setiap anak terlantar tetap memiliki harapan, perlindungan, dan masa depan yang layak. (Ir/adv)






