Kutai TimurRagam

Pesan Tegas Bupati Ardiansyah: Perlindungan Anak Terlantar Harus Memiliki Kepastian Hukum dan Berkelanjutan

upnews.id SAMARINDA — Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, hadir dalam agenda penting penandatanganan kesepakatan bersama tentang perlindungan dan kepastian hukum bagi anak terlantar se-Kalimantan Timur, yang digelar di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (17/11/2026).

Bupati Ardiansyah menegaskan bahwa permasalahan anak terlantar tidak boleh dilihat hanya sebagai urusan bantuan sosial semata. Baginya, hal ini adalah tanggung jawab kemanusiaan dan kewajiban hukum untuk menjamin masa depan generasi penerus:

“Anak terlantar membutuhkan lebih dari sekadar makan, pakaian, dan tempat tinggal. Mereka membutuhkan kepastian hukum, terutama status perwalian yang sah. Tanpa hal itu, hak mereka untuk bersekolah, mendapatkan layanan kesehatan, serta mengakses berbagai layanan publik akan selalu terhambat,” ujarnya.

Menurut Bupati Ardiansyah, kehadiran dalam penandatanganan kesepakatan bersama ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk bersatu dengan seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Kaltim, serta lembaga kejaksaan, agar perlindungan terhadap anak berjalan secara terukur dan berkelanjutan.

“Kita harus memastikan komitmen ini tidak hanya menjadi dokumen yang ditandatangani, tetapi benar-benar dijalankan hingga ke lapangan. Setiap anak yang kehilangan orang tua atau tidak diketahui asal-usul keluarganya harus mendapatkan wali yang sah, pendampingan yang konsisten, serta perlindungan yang utuh,” tegasnya.

Momen utama kegiatan adalah penandatanganan kesepakatan bersama secara serentak antara Gubernur Kaltim dengan Kajati Kaltim, serta para bupati dan wali kota bersama masing-masing Kepala Kejaksaan Negeri. Kesepakatan ini menjadi dasar yang lebih kuat bagi koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga kejaksaan dalam menangani permasalahan hukum terkait perwalian anak terlantar.

Sebagai wujud nyata dari komitmen tersebut, kegiatan juga menyerahkan penetapan wali yang telah berkekuatan hukum tetap kepada tujuh anak. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak sudah mulai diwujudkan, bukan hanya direncanakan.

Bupati Ardiansyah menuturkan bahwa investasi terbesar yang dapat dilakukan pemerintah adalah melindungi anak-anak rentan:

“Melindungi anak terlantar berarti kita sedang menjaga masa depan bangsa. Kita tidak boleh membiarkan mereka kehilangan harapan hanya karena tidak ada kepastian hukum. Semoga kerja sama ini membawa perubahan nyata bagi anak-anak di seluruh Kalimantan Timur,” pungkasnya.(Ir//adv)

Baca Juga

Back to top button