Uji Petik Proyek Pendidikan Balikpapan, Komisi IV DPRD Kaltim Soroti Deviasi Negatif dan Desak Perencanaan Struktur Bangunan Vertikal
upnews.id BALIKPAPAN – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melaksanakan uji petik terhadap progres fisik lima proyek pembangunan pendidikan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 di Kota Balikpapan, Jumat (3/10/2025). Kegiatan pengawasan ini menyasar pembangunan unit sekolah baru SMKN 7, gedung SMA Muhammadiyah 2, ruang kelas baru SMAN 7 dan SMAN 4, serta peninjauan lahan calon SMAN 10.
Rombongan dipimpin oleh Ketua Komisi IV Baba, didampingi Sekretaris Komisi IV Darlis Pattalongi, serta anggota Komisi IV lainnya, Damayanti, Agusriansyah Ridwan, Syahariah Mas’ud, dan Agus Aras. Turut mendampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Armin, beserta jajaran.
Deviasi Negatif di SMAN 7 Jadi Sorotan
Secara umum, Ketua Komisi IV Baba menyampaikan bahwa progres pembangunan menunjukkan tren positif dan diharapkan selesai tepat waktu. Namun, perhatian serius diarahkan pada proyek pembangunan ruang kelas baru di SMAN 7 Balikpapan (Lamaru).
“Progres fisik baru satu koma sekian persen, padahal sudah berjalan satu bulan. Saya pesimis ini tidak sesuai harapan,” tegas Baba.
Komisi IV mengidentifikasi faktor penyebab keterlambatan ini meliputi lemahnya manajemen projek, ketidaksiapan kontraktor dalam menguasai medan kerja, hingga kemungkinan kendala finansial. Komisi IV merekomendasikan Dinas Pendidikan agar memperketat pengawasan terhadap kontraktor yang mengalami deviasi negatif tersebut.
Sementara itu, proyek di SMKN 7 dan SMA Muhammadiyah 2 menunjukkan prospek penyelesaian yang lebih baik. Pembangunan SMA Muhammadiyah 2 di Karang Joang dilaporkan telah mencapai lantai dua dengan progres fisik sekitar 65 persen.
Pentingnya Perencanaan Infrastruktur Vertikal
Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi IV, Damayanti, menyoroti pentingnya perencanaan bangunan sekolah yang mampu mengakomodasi pertumbuhan kebutuhan ruang kelas secara berkelanjutan. Ia menekankan bahwa konstruksi gedung harus dirancang untuk menopang pengembangan vertikal, minimal tiga hingga empat lantai.
“Kalau kita bicara kebutuhan jangka panjang, maka struktur bangunan harus kuat untuk naik ke atas. Minimal tiga sampai empat lantai agar bisa menampung pertumbuhan jumlah siswa setiap tahun,” ujar Damayanti.
Menurutnya, pendekatan vertikal ini tidak hanya efisien dari sisi penggunaan lahan, tetapi juga strategis dalam menghadapi dinamika demografi dan urbanisasi di Balikpapan. Ia meminta Dinas Pendidikan dan para kontraktor agar aspek daya dukung struktur dipertimbangkan matang-matang sejak tahap awal perencanaan untuk menghindari pemborosan anggaran di masa depan. (Adv)
