DPRD Kaltim Terima Kunjungan DPRD Kalbar, Bahas Strategi Penguatan PAD dan Respons Kebijakan Transfer Pusat
upnews.id SAMARINDA – Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis, didampingi jajaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim, menerima kunjungan kerja dari DPRD dan Bapenda Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Kamis (23/10/2025).
Kunjungan ini merupakan bagian dari strategi Kalbar dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui pertukaran pengetahuan dan studi komparatif. Fokus utama diskusi adalah penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan sektor-sektor potensial seperti pajak alat berat, kendaraan bermotor, dan bahan bakar.
Pertemuan juga menyoroti dinamika kebijakan nasional terkait penyesuaian skema transfer ke daerah, termasuk pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah penghasil. Kondisi ini mendorong daerah untuk lebih mandiri dan inovatif dalam menggali potensi pendapatan lokal.
Inovasi Pajak Menjadi Keharusan
“Kami di Kaltim tidak bisa hanya bergantung pada DBH. Ketika pusat melakukan penyesuaian, daerah penghasil harus bergerak cepat. Inovasi dalam pemungutan pajak dan perluasan basis PAD menjadi keharusan, bukan pilihan,” tegas Ananda Emira Moeis.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam merumuskan kebijakan fiskal yang responsif terhadap dinamika nasional. “DPRD punya peran strategis dalam mendorong regulasi yang mendukung penguatan PAD. Kami terus mendorong agar kebijakan daerah tidak hanya reaktif, tapi juga proaktif dan berbasis data,” tambahnya.
Anggota Badan Anggaran sekaligus Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalbar, Agus Sudarmansyah, menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan langkah konkret untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah.
Ia mengapresiasi capaian Kaltim dalam menjaga tren positif PAD di tengah tekanan fiskal dari pusat. “Kami melihat Kaltim sebagai salah satu provinsi yang berhasil mengelola potensi pendapatannya secara progresif. Kami ingin belajar dari praktik-praktik baik yang bisa kami adaptasi di Kalbar,” ujarnya.
Diskusi berlangsung dinamis, mencakup tantangan teknis pemungutan pajak, strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak, hingga pentingnya dukungan regulasi daerah yang adaptif. Kunjungan ini mencerminkan semangat kolaborasi lintas daerah dalam menghadapi tantangan fiskal nasional. (Adv)
