Akses Pendidikan Kaltim Terganjal Zonasi? DPRD Desak Kajian Ulang & Solusi Jangka Pendek
Upnews.id, Samarinda – Aturan zonasi dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026 kembali menjadi sorotan tajam. Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Agusriansyah Ridwan, menilai bahwa sistem berbasis domisili sebenarnya lebih realistis dan mudah dipahami masyarakat dibanding zonasi murni.
Dirinya mendesak agar sistem ini dikaji ulang demi menjamin pemerataan akses pendidikan di Kaltim. Menurutnya, sistem domisili yang saat ini diterapkan sudah mengakomodasi penyesuaian jarak antara rumah dan sekolah.
Baca Juga : Agusriansyah Ridwan Suarakan Kebutuhan Warga Karangan
Namun, masalah utamanya bukan hanya pada aturan teknis, melainkan juga pada minimnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat.
“Perubahan ini ada plus minusnya, tetapi yang paling utama itu sebenarnya sosialisasinya lebih diperpanjang,” ujarnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan bahwa kebijakan pendidikan harus berdasarkan analisis komprehensif yang mencakup aspek hukum, sosial, dan filosofi kebangsaan, merujuk pada Pasal 31 UUD 1945 tentang hak setiap warga negara atas pendidikan tanpa diskriminasi.
“Kedepan itu ada satu sistem pola yang terintegrasi dalam menyelesaikan persoalan SPMB melalui analisis,” katanya.
Agusriansyah mengingatkan bahwa sistem penerimaan murid harus menjamin kesetaraan bagi semua anak bangsa, baik di kota besar maupun di wilayah pinggiran.
“Generasi dalam menghadapi bonus demografi itu harus diberikan haknya untuk mencerdaskan generasi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi,” tegasnya.
Baca Juga : Masyarakat Keluhkan Praktik Jual Beli Seragam di Koperasi Sekolah, Ramadhani Berikan Solusi Jitu
Permasalahan klasik seperti kekurangan guru dan keterbatasan ruang belajar juga turut disorot. Ia mendorong pemerintah merancang kebijakan fleksibel untuk penambahan tenaga pengajar dan pembangunan ruang kelas yang representatif.
“Tenaga pendidik harus dicari sistem kebijakan yang memperbolehkan menambah guru,” ungkapnya.
Sebagai solusi jangka pendek, Agusriansyah juga mengusulkan penyediaan transportasi pelajar secara gratis bagi siswa yang terpaksa bersekolah jauh karena tidak tertampung di sekolah negeri terdekat. (An/Dr-Adv)
