Upnews.id, Sangatta – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim), Mahyunadi, menegaskan pentingnya kedisiplinan dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (Radalok) Triwulan I Tahun 2025 yang digelar di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Rabu (7/05/2025)
Mahyunadi menyampaikan bahwa rapat ini tidak hanya berfungsi sebagai forum evaluasi, tetapi juga menjadi momen untuk mempererat komunikasi antar pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Dalam kesempatan ini saya juga manfaatkan untuk saling kenal dengan beberapa kepala dinas, kepala badan, dan sebagainya. Selain itu, kita juga ingin mendisiplinkan kinerja agar hasil kerja kita betul-betul bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Mahyunadi menyoroti pentingnya integritas dan tanggung jawab ASN, mengingat kenaikan pendapatan yang dinikmati para pegawai.
“Gaji kita naik, pendapatan naik, walaupun sekarang PNS agak turun karena P3K. Tapi tetap saja, pendapatan kita lebih tinggi dari orang lain. Maka itu harus sesuai dengan kinerja yang diberikan kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” tegasnya.
Ia juga menekankan perlunya semangat kerja tinggi di seluruh jajaran birokrasi. ia melakukan absensi satu per satu sebagai bentuk penilaian langsung terhadap kedisiplinan pegawai.
“Yang mana rajin, mana disiplin, mana malas, semua kelihatan. Ini jadi bahan pertimbangan dalam menyusun kabinet ke depan,” ungkap Mahyunadi.
Tak hanya itu, Wabup Kutim juga menyampaikan bahwa evaluasi terhadap kinerja tahun 2024 turut menjadi bagian dari agenda rapat. Ia berharap penilaian kinerja dilakukan secara objektif, bukan semata-mata berdasarkan pencapaian masa lalu.
Bahkan, Mahyunadi mengisyaratkan bahwa akan ada teguran tegas bagi ASN yang dinilai kurang aktif dan tidak menunjukkan kinerja maksimal. Ia berharap semangat kerja yang ia miliki juga dimiliki oleh jajaran di bawahnya demi kemajuan Kutai Timur.
“Objektivitas penilaian kita bukan karena sukses yang lalu, tapi berdasarkan kemampuan nyata membangun Kutim ke depan. Kita beri motivasi dulu, lalu kita nilai. Apakah mereka benar bekerja, malas, atau memang tidak mampu. Semua harus jelas,” tambahnya.(Put/Nt/Dr-Adv)
