Transisi Ekonomi Pascatambang, DPMD Kukar Tekankan Penguatan UMKM Lewat Forum Diskusi Muliti-Pihak
Upnews.id, Tenggarong – Dalam upaya memperkuat daya saing UMKM di kawasan terdampak tambang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar) berpartisipasi dalam FGD yang digagas Yayasan Mitra Hijau (YMH) dan Universitas Mulawarman. Diskusi yang berlangsung Jumat (24/10/2025) itu mengupas tantangan UMKM dan peluang ekonomi pascatambang di Kalimantan Timur.
Penggerak Swadaya Masyarakat DPMD Kukar, Ahmad Irji’I, menuturkan bahwa forum ini merupakan ruang identifikasi persoalan lapangan sekaligus merancang strategi pemberdayaan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat di wilayah tambang. FGD juga diharapkan menjadi sarana membangun jejaring antara pemerintah, sektor swasta, lembaga masyarakat, dan UMKM.
“Kegiatan FGD ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat proses transisi ekonomi pascatambang di Kalimantan Timur. Melalui dialog lintas pihak, kita berharap muncul gagasan konkret dan kolaborasi jangka panjang untuk membangun UMKM yang inklusif dan berkelanjutan,” jelas Ahmad Irji’I Senin (3/11/2025).
Transisi energi nasional dari fosil ke energi terbarukan membawa dampak signifikan pada daerah yang selama ini bergantung pada tambang. Di Kalimantan Timur, penurunan aktivitas tambang dapat memicu kesenjangan ekonomi jika tidak diimbangi dengan penguatan sektor alternatif. Karena itu, UMKM menjadi penggerak strategis untuk menciptakan ekonomi yang mandiri dan tidak bergantung pada industri ekstraktif.
Meski potensinya besar, pelaku UMKM masih menghadapi berbagai kendala mendasar: permodalan yang minim, kualitas SDM yang belum merata, keterbatasan akses pasar dan teknologi, serta belum optimalnya sinergi antara pemerintah, CSR, dan komunitas lokal.
Forum diskusi tersebut membuka ruang penyusunan rekomendasi bersama agar UMKM mampu bangkit dan berkembang dalam konteks ekonomi pascatambang.
“Melalui kegiatan ini, diharapkan muncul rekomendasi nyata dan gagasan inovatif untuk memperkuat UMKM di wilayah terdampak tambang. FGD juga menjadi wadah pertukaran ide antara pemerintah daerah, pelaku usaha, forum perempuan, pendamping UMKM, dan pemangku kepentingan lainnya agar pengembangan ekonomi lokal di Kalimantan Timur dapat berlangsung secara inklusif, mandiri, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
