Upenws.id, SAMARINDA – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Dewan Pendidikan, serta perwakilan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA/SMK Swasta se-Kaltim, Senin (25/8/2025).
Agenda utama rapat membahas evaluasi Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan kesejahteraan guru sekolah swasta di jenjang SMA dan SMK.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba, menegaskan pentingnya pemerataan dana pendidikan agar tidak menimbulkan kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta.
“Kami ingin memastikan bahwa tidak ada sekolah yang tertinggal, baik negeri maupun swasta. Pemerataan dana operasional adalah kunci untuk memperkecil kesenjangan kualitas pendidikan,” ujarnya.
Menurutnya, tata kelola BOSDA harus diarahkan agar selaras dengan distribusi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang lebih merata dan berkeadilan.
Dalam forum tersebut, perwakilan MKKS menyampaikan bahwa penggunaan BOSP di sekolah swasta dinilai masih terlalu ketat dan tidak fleksibel dalam menjawab kebutuhan riil di lapangan. Menanggapi hal itu, Komisi IV menekankan agar Pemprov Kaltim memperkuat BOSDA serta memberikan perhatian yang lebih besar bagi guru swasta.
“Kami mendorong agar kebijakan pendidikan tidak hanya berorientasi pada sekolah negeri. Sekolah swasta juga bagian dari ekosistem pendidikan yang harus diperhatikan secara adil,” tegas H. Baba.
Anggota Komisi IV, Hartono Basuki, turut menegaskan bahwa keberadaan sekolah swasta masih memegang peran strategis, terutama di wilayah yang belum sepenuhnya dijangkau sekolah negeri.
“Sekolah swasta jangan sampai terpinggirkan. Kita harus pastikan program Gratispol tidak hanya menjadi slogan, tapi benar-benar terdistribusi secara adil,” ujarnya.
Sementara itu, Agus Aras menyoroti aspek kewenangan dan kemampuan fiskal daerah dalam pelaksanaan program Gratispol (pendidikan gratis).
“Kita harus realistis. Jangan sampai program yang niatnya baik justru membebani APBD karena tidak mempertimbangkan batas kewenangan dan kapasitas fiskal,” ucapnya.
Ia juga menyoroti persoalan program seragam gratis yang tahun ini masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterlambatan hingga ketidaksesuaian distribusi. Agus berharap pelaksanaannya di tahun 2026 lebih matang.
“Kita tidak bisa terjebak pada gagasan populis tanpa hitungan. Program pendidikan gratis harus punya roadmap yang jelas dan skema pendanaan jangka panjang agar tidak menggerus sektor lain yang juga vital,” tambahnya.
Menanggapi berbagai pandangan, Kepala Disdikbud Kaltim, Armin, memastikan bahwa Pemprov Kaltim terus berupaya memperkecil kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta.
“Saat ini kami masih fokus pada peningkatan sekolah negeri, namun ke depan perhatian akan diarahkan lebih kuat ke sekolah swasta, terutama yang berada di kawasan pinggiran dan memiliki keterbatasan daya tampung,” ujarnya.
Armin juga mengusulkan agar sekolah negeri dan swasta membangun kolaborasi dalam pemanfaatan fasilitas belajar.
“Sekolah negeri harus membuka ruang bagi sekolah swasta untuk berbagi fasilitas. Ini bukan soal kompetisi, tapi gotong royong dalam mencerdaskan anak bangsa,” pungkasnya.
(Put/Nt/Dr-Adv)
