Jahidin Tekankan Pentingnya Pemerataan Pendidikan di Seluruh Wilayah Kaltim
Upnews.id, Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Jahidin, kembali menyuarakan pentingnya pemerataan pendidikan di seluruh pelosok Bumi Etam.
Perhatiannya tertuju pada kondisi daerah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal) seperti Mahakam Ulu dan kecamatan-kecamatan terpencil lainnya yang masih menghadapi kesulitan besar dalam mengakses layanan pendidikan dasar.
Baca Juga : Ketua DPRD Kaltim Soroti Infrastruktur di Kabupaten Mahakam Ulu
Jahidin menegaskan bahwa pendidikan adalah pondasi pembangunan jangka panjang sekaligus hak setiap warga negara, tanpa terkecuali.
“Sekarang tidak ada lagi alasan anak-anak Kaltim tidak sekolah. Pemerintah sudah membuka sistem beasiswa daring dari tingkat SD hingga perguruan tinggi,” ujarnya.
Menurutnya, program Beasiswa Kaltim merupakan bukti nyata keberpihakan negara terhadap generasi muda, khususnya dari keluarga prasejahtera.
Namun, Jahidin mengingatkan bahwa tantangan pendidikan di Kaltim tidak hanya berkutat pada masalah biaya. Minimnya infrastruktur masih menjadi “batu sandungan” utama, terutama di wilayah seperti Mahulu.
Dimana banyak desa yang belum memiliki akses jalan dan jembatan yang memadai. Lebih miris lagi, data DPRD Kaltim menunjukkan bahwa 211 desa hingga kini masih belum teraliri listrik.
Kondisi ini, kata Jahidin, secara langsung menghambat aktivitas belajar, apalagi di era digital yang menuntut koneksi dan perangkat berbasis listrik.
Baca Juga : Agusriansyah Dorong Pemprov Kaltim Penuhi Janji Akses Listrik ke Sangkulirang Seberang
“Bagaimana anak-anak mau belajar online kalau listrik pun belum ada? Ini realitas yang harus kita jawab, bukan diabaikan,” tegas Jahidin.
Ia menyambut baik pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Kelistrikan yang mewajibkan perusahaan tambang dan energi untuk menyambungkan listrik ke desa-desa di sekitar wilayah operasional mereka.
Langkah ini diharapkan dapat mempercepat elektrifikasi desa sekaligus menyeimbangkan kontribusi perusahaan terhadap pembangunan daerah.
“Mereka mengambil sumber daya kita, sudah semestinya mereka juga memberikan kembali kepada masyarakat sekitar. Akses listrik adalah hak dasar,” imbuhnya.
Baca Juga : Bappelitbangda Mahakam Ulu Menggelar Penguatan Kompetensi SDM
Jahidin menegaskan bahwa pemerataan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari pemerataan pembangunan infrastruktur.
Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, semua program pendidikan yang dirancang di atas kertas akan sulit terwujud di lapangan.
Oleh karena itu, ia mendorong agar pemerintah provinsi tidak hanya berfokus pada pembangunan di kota-kota besar, melainkan lebih serius hadir di wilayah perbatasan yang selama ini masih menjadi “bayang-bayang” pembangunan.
Baca Juga : Lomba Pola Asuh Anak Dan Remaja, TP PKK Mahakam Ulu Ukir Prestasi
Dalam konteks Kalimantan Timur yang akan menjadi “beranda masa depan Indonesia” dengan kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN), memastikan tidak ada satu pun anak daerah yang tertinggal dalam hal pendidikan menjadi sebuah keharusan.
“Kalau kita sungguh-sungguh membangun peradaban, maka kita harus mulai dari pendidikan yang adil dan merata—termasuk listrik dan akses jalan untuk ke sekolah,” tutup Jahidin. (An/Dr-Adv)
