Sukses di Telen: Sosper Perda Pajak DPRD Kutim Hasilkan Diskusi Interaktif, Legislator Dorong Transparansi demi Penguatan PAD Pasca Migas-Tambang
upnews.id TELEN – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim) dari Dapil IV berhasil menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Balai Pertemuan Umum Desa Muara Pantun, Kecamatan Telen, beberapa waktu lalu. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan peserta dan lima legislator ini ditandai dengan antusiasme warga yang tinggi dan diskusi interaktif yang intensif, bahkan harus diperpanjang hingga melewati jadwal.
Lima legislator yang hadir, termasuk H. Bachok Riandi dan H. Aidil Fitri, didampingi narasumber teknis dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Simon Floris. Acara ini juga mengundang unsur pemerintahan desa, perwakilan perusahaan, hingga perwakilan dari Kecamatan Muara Wahau dan Kongbeng.
Perda Nomor 4 Tahun 2025 yang disosialisasikan mengatur secara detail 13 jenis pajak yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kutim.
H. Bachok Riandi, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kutim, menyampaikan apresiasi atas tingginya partisipasi masyarakat. Ia menekankan bahwa pemahaman terhadap perda pajak ini sangat krusial, terutama di tengah kondisi di mana pendapatan dari sektor migas dan tambang sedang menurun.
“Kita harus mulai beralih memanfaatkan potensi dari sektor lain seperti perkebunan, tenaga kerja, dan jasa daerah. Pemahaman yang jelas terhadap perda pajak daerah adalah kunci agar semua pihak bisa ikut memperkuat PAD,” ujar Bachok Riandi.
Tingginya minat dan antusiasme warga serta perwakilan perusahaan terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan. Para wakil rakyat dan tim Bapenda, yang dipimpin Simon Floris, secara terbuka memberikan penjelasan teknis yang detail dan mudah dipahami.
Saking hidup dan interaktifnya diskusi tersebut, waktu kegiatan yang semula dijadwalkan berakhir pukul 12.00 harus diperpanjang hingga pukul 13.00. Hal ini menjadi simbol kuat komitmen bersama antara legislator dan konstituen dalam membangun kesadaran fiskal daerah.
Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama, menegaskan komitmen kolektif untuk membangun Kutai Timur yang lebih maju melalui penguatan PAD yang transparan. (adv)
