Upnews.id, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui DPMD terus memperluas akses air bersih di wilayah perdesaan. Sampai penghujung 2025, sekitar 80 persen desa tercatat sudah merasakan manfaat program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menuturkan bahwa pemenuhan kebutuhan air bersih merupakan fungsi pelayanan dasar pemerintah sebagaimana tertuang dalam UUD. Meski begitu, cakupan PDAM masih terbatas karena persoalan biaya pembangunan serta kondisi wilayah yang beragam.
“Sesuai amanat undang-undang, air bersih adalah layanan dasar yang wajib dinikmati masyarakat. Tetapi kalau dibangun seluruhnya oleh PDAM, secara matematis tidak memungkinkan. Karena itu, kita realisasikan program air bersih berbasis masyarakat,” terang Arianto, Kamis (30/10/2025).
DPMD menyampaikan bahwa sudah lebih dari 60 desa memiliki fasilitas bak pengolahan dan jaringan distribusi air bersih. Sekitar 70 persen di antaranya berfungsi maksimal, sedangkan lainnya tengah dalam proses perbaikan pasca-evaluasi di lapangan.
Kolaborasi lintas instansi, mulai dari Bappeda, Perkim, hingga PDAM—dilakukan untuk memastikan sarana beroperasi stabil. Pemerintah desa juga diberikan pendampingan agar mampu mengelola sarana air bersih melalui sistem pengelolaan lokal yang berkelanjutan.
Kendala pemahaman sering muncul di lapangan, terutama terkait batas pembangunan antara pemerintah dan warga. Instalasi menuju dalam rumah merupakan tanggung jawab masyarakat, kecuali bagi warga yang masuk kategori tidak mampu.
“Sering kali masyarakat mengira semuanya gratis sampai ke dalam rumah. Padahal standar pembangunan hanya sampai kran depan rumah. Karena itu kami lakukan sosialisasi dan edukasi agar masyarakat paham dan ikut berperan,” ungkapnya.
Arianto menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen menuntaskan layanan air bersih di seluruh desa. Selain menjawab kebutuhan dasar, program ini diyakini mampu mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat perdesaan.
