Proyek Pemecah Ombak Balikpapan Abaikan Keselamatan Wisatawan: Komisi II DPRD Kaltim Desak BPBD Diaktifkan di Zona Konstruksi
upnews.id SAMARINDA – Proyek pembangunan pemecah ombak di Pantai Balikpapan menjadi sorotan tajam DPRD Kaltim. Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, melontarkan kritik keras karena pelaksanaan proyek fisik tersebut dinilai mengabaikan aspek keselamatan dan langkah antisipatif terhadap potensi risiko pengunjung pantai, terutama saat akhir pekan.
Nurhadi menyayangkan bahwa tim di lapangan hanya berfokus pada pekerjaan konstruksi tanpa memikirkan keselamatan publik, meskipun Pantai Balikpapan dikenal ramai pengunjung.
“Pembangunan pemecah ombak ini yang saya sayangkan sebagai wakil rakyat. Saat proyek berjalan, tidak ada persiapan memadai dari tim pekerja untuk menyelesaikan masalah seperti ini, termasuk langkah penyelamatan,” jelas Nurhadi. “Mereka hanya fokus pada pekerjaan tanpa memikirkan kemungkinan risiko yang bisa terjadi,” sambungnya.
Ancaman Risiko Bagi Wisatawan yang Tidak Akrab Pantai
Legislator ini mengingatkan bahwa banyaknya pengunjung, terutama yang tidak akrab dengan kondisi pantai, sangat membutuhkan pengawasan ekstra. Proyek fisik di kawasan rekreasi otomatis meningkatkan potensi bahaya.
Oleh karena itu, Nurhadi menyerukan kepada instansi terkait agar segera mengambil tindakan proaktif, bukan menunggu terjadinya insiden.
“Peringatan keras untuk BPBD Balikpapan, mereka harus siap dengan segala kemungkinan, terutama saat pengunjung membludak pada Sabtu dan Minggu. Harus ada pengawasan yang lebih ketat,” tuturnya.
Sinergi Relawan Sebagai Kunci Pengamanan
Selain BPBD, Nurhadi juga menekankan pentingnya pelibatan lembaga kemanusiaan seperti Palang Merah Indonesia (PMI) dan relawan lokal. Sinergi ini diperlukan untuk memperkuat kewaspadaan dan respons cepat di sekitar zona proyek.
“Sinergi antara pemerintah kota, relawan, dan masyarakat menjadi kunci untuk memastikan keselamatan pengunjung pantai selama proyek berlangsung. Keselamatan publik adalah prioritas yang tidak boleh dikompromikan,” tutupnya, mendesak Pemkot Balikpapan untuk segera memperkuat langkah pengamanan dan sosialisasi bahaya. (Adv)
