Kutai TimurPolitik

Carikan Program Pendamping Pasar Murah

Upnews.id, sangatta – Keberadaan pasar murah yang hanya dilakukan satu sampai dua kali dalam satu tahun dinilai tidak efektif. Khususnya dalam mengendalikan harga bahan pokok (bapok). Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Faisal Rachman meminta Dinas Perindustrian dan Perdangang (Disperindag) memikirkan cara lain seperti pendistribusian barang ke tiap-tiap kecamatan.

“Pasar murah dilakukan satu sampai dua kali dalam satu tahun, lalu setelahnya bagaimana, sedangkan konsumsi ini sifatnya harian,” ucapnya saat ditemui di Gedung DPRD Kutim, Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta, Senin (7/11/2022).

Hal tersebut disampaikan menyusul pasar murah yang dilaksanakan Pemkab Kutim sebagai upaya menekan inflasi akibat kenaikan harga bahan pokok pasca penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).

Faisal juga menyadari jika saat ini kendala utama selain akses jalan yang kurang memadai juga sulitnya mendapatkan BBM solar.

Baca Juga : Peringatan Hari Anak Nasional 2022

“Ini mengakibatkan kelangkaan barang, sehingga harganya semakin naik. Jadi bagian mana yang mau mengendalikan harga barang,” terangnya.

Faisal berharap  Disperindag dapat berkolaborasi dengan Polres Kutim dan SPBU guna mendapatkan BBM jenis solar, khusus untuk kendaraan pendistribusian barang dari Sangatta ini. Disperindag juga diminta membackup distributor lainnya untuk mendapatkan harga murah yang kemudian didistribusikan ke kecamatan.

“Tetapi dengan meminta jaminan ke mereka, bahwa suplai barang disana aman, dan harga stabil. Inikan merupakan solusi juga,” imbuhnya.

Baca Juga : DPMPTSP Kaltim Dampingi Kementerian Investasi Monitoring Realisasi Investasi di Kutim dan Bontang

Faisal juga mengapresiasi atas langkah yang diambil oleh Disperindag dengan mengadakan pasar murah tersebut. Karena merupakan salah satu solusi dari pengendali inflasi selain dari inspeksi mendadak (sidak) yang sering dilakukan Disperindag ke sejumlah pasar.

“Nah setelah ada pasar murah ini pemerintah harus melaksanakan program yang memberi jaminan distributor ini bisa menyalurkan barang, sehingga tidak ada kenaikan harga yang signifikan,” tandasnya. (NF)

Back to top button