PPP Pertanyakan 2 Hal Ini Kepada Pemerintah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Upnews.id, Sangatta – Dalam Pandangan Umum Fraksi PPP DPRD Kutim terhadap Nota Penjelasan Kepala Daerah, terhadap Raperda tentang Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Yang dibacakan oleh Imam Turmudji pada Rapat Paripurna ke-13 (8/06/2022).

Pemilik 9 kursi di legislatif itu menyebut jika Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), pokok-pokok pengelolaan keuangan bisa menjadi pijakan bagi pemerintah dalam pengelolaan keuangan yang mengatur pentingnya reformasi keuangan.

“Dengan adanya regulasi tersebut, maka pengelolaan keuangan daerah bisa lebih detail dan akuntabel. Dimulai dari perencanaan, pengaggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban hingga pengawasan dilakukan secara transparan,” tegas politisi dari Dapil III itu.

Baca Juga : Pengganti Andi Mappasereng Bakal Normalisasi Sungai di Bengalon

Pihaknya juga mengingatkan kepada eksekutif agar menggunakan keuangan daerah untuk kebutuhan yang seluas-luasnya bagi masyarakat di pedesaan. Mengingat daerah pedesaan khususnya di kecamatan terjauh, belum terjamah pembangunan yang merata.

“Menyarankan kepada pihak eksekutif tentang penggunaan keuangan daerah lebih diprioritaskan untuk perbaikan infrastruktur dan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19,” tambah Imam.

Salah satunya pelaksanaan anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBD 2022, harus dilaksanakan dengan cepat dan tepat sasaran. Serta memperhatikan aspek hukum yang belaku, sehingga perputaran anggaran dapat segera dirasakan oleh masyarakat luas.

Baca Juga : Monitoring Bankeu, DPRD Kaltim Kunjungi BPKAD Kutim

Fraksi PPP beranggapan pejabat pengelola keuangan daerah sebagai eksekutor utama yang memiliki peran vital dalam mewujudkan output maksimal dari pengelolaan keuangan. Maka harus menjunjung tinggi integritas dan kepatuhan hukum.

Sehingga Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diketuai oleh Muhammad Ali, pada kesempatan itu mempertanyakan 2 hal kepada pemerintah selaku eksekutif.

PPP Pertanyakan 2 Hal Ini Kepada Pemerintah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

“Pundi-pundi usaha baru apa yang dilakukan oleh pemerintah Kutim, sehingga bisa mendongkrak kenaikan PAD yang signifikan?,” tanya Imam Turmudji mewakili fraksi.

“Bagaimana mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang mencakup perencanaan, pelaporan, pengawasan serta pertanggungjawaban agar sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat?,” tambahnya.

Dengan adanya Perda Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah nantinya, Fraksi PPP berharap agar pengelolaan keuangan daerah bisa lebih rinci sehingga tugas pokok dan fungsi para pemangku jabatan lebih optimal dan maksimal.

Baca Juga : Pengesahan Perda Ketenagakerjaan Menjadi Perhatian Khusus Fraksi PPP Kutim

“Sehingga apa yang digaungkan saudara Bupati dan Wakil Bupati, dengan kalimat “Menata Kembali” bisa benar-benar terlaksanan secara filosofi dan realistis, bukan sekadar kalimat tanpa arti di masyarakat,” tegas ayah dari 4 orang anak itu.

agar kedepannya Raperda tersebut bisa terlaksanan dengan tertata, optimal, maksimal dan transparan demi kemajuan pembangunan Kutai Timur.

Serta fokus pada kepentingan daerah dan masyarakat bukan kepentiangan pribadi dan politik, agar menghasilkan pelayanan masyarakat dalam realisasi pembangunan daerah yang benar benar memenuhi keinginan masyarakat Kutim dari seluruh lapisan.

Baca Juga : Potensi PAD, DPRD Minta Perusahaan Gunakan Tenaga Kerja Lokal

Sebagai penutup, Fraksi PPP mengingatkan Pemerintah yang mengutip surah Al Isra 26-27 dalam Alquran yang berisi, “Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemoborosan-pemborosan itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada RabbNya,” tutup Tarmidji. (An/Dr/Adv-DPRD)