Upnews.id, Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kutim menggelar Expose Antara dan Focus Group Discussion (FDG) II pada sub kegiatan Rencana dan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK).
Kegiatan tersebut merupakan tahapan proses berikutnya, sebelumnya telah digelar presentasi laporan pendahuluan dan FGD tingkat Desa pada 20-21 September yang lalu, di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) oleh Tenaga Ahli dan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP).
Dan kini dilaksanakan FGD II yang dibuka oleh Kepala BAPPEDA Kutim Noviari Noor, didampingi Kepala Disperkim Ahmad Lip Makruf, di Ruang Arau, Kantor Bupati Kutim, Kamis (10/11/2022).
Dalam kesempatan itu Kepala BAPPEDA Noviari Noor menuturkan kegiatan tersebut sangat penting. Untuk itu, peran serta semua pihak terkait dalam memberikan masukan dan saran sangat penting dalam penyusunan RP2KPKPK tersebut sangat dibutuhkan untuk penyempurnaannya.
“Partisipasi masyarakat dan perangkat desa sangat diperlukan dan harus aktif melaporkan pemukiman kumuh yang ada diwilayah masing-masing, agar bisa masuk di program RP2KPKPK. Jangan sampai setelah masuk program baru ada yang mengadu tentang permukiman kumuh,” tutur Noviari.
Baca Juga : Arfan Kaget, Ada Kawasan di Tengah Kota yang Tidak Bisa Dibangun Melalui APBD
Sehingga tujuan dari FGD ini, lanjut Noviari, untuk mengajak partisipasi masyarakat. Serta agar memahami tata cara pelaporan dan indikator-indikator yang masuk dalam perumahan dan pemukiman kumuh.
“Dan rencana apa aja yang akan dilakukan ke depan tentang perumahan kumuh dan pemukiman kumuh,” terangnya.
Kegiatan yang digelar secara hybrid, (online dan offline) diikuti mulai dari lintas regional diantaranya, Balai Prasarana Permukiman wilayah Kalimantan Timur (Kaltim), Balai Penyediaan Perumahan Kaltim II, Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPHK) Wilayah IV, Badan Pertahanan Nasional, Bappeda Provinsi Kaltim, Dinas PUPR Provinsi Kaltim, KOTAKU Kabupaten Kutim.
Baca Juga : Daftar Pemenang Lomba Gerak Jalan Merdeka Belajar
Kemudian, lintas sektor Offline, Bappeda Kutim dan jajarannya, Dinas PU dan jajarannya, Dinas Pertanahann dan Penataan Ruang Kabupaten Kutim, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, BPBD, Dinas Pariwisata, DPMDes, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
Berikutnya, anggota Forum Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), terdiri dari Kecamatan, Desa dan Kelurahan. Dan Pokja dan Forum PKP terdiri dari BUMN, BUMD, Perusahaan, Perbankan, Perguruan Tinggi/Akademisi, Pengembangan Perumahan, Pakar di Bidang PKP dan undangan lainnya. (*/An-Adv Kominfo)
