Upnews.Id, Samarinda – Modal sosial di kawasan IKN (Ibu Kota Negara) perlu terus dipertahankan. Meliputi kepercayaan masyarakat, kuatnya jaringan dan solidaritas, kuatnya peranan Tokoh Adat, pelestarian objek pemajuan kebudayaan, dan penguatan nilai dan norma adat.
“Modalitas ini menjadi basis untuk melestarikan budaya sekaligus menjaga eksistensi masyarakat lokal maupun masyarakat pendatang,” kata Raden Wijaya Kusumawardhana, Asisten Deputi Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah, Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, melalui laman tertulisnya, Selasa (15/11/2022).
Hal itu disampaikan Raden Wijaya, saat menjadi narasumber dalam kegiatan Forum Ilmiah Nusantara (FIN) Seri I dengan tema “Strategi Penguatan dan Pemerataan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Kalimantan Timur untuk Nusantara”, yang digelar di Leedon Hotel and Suites, Surabaya, Rabu (9/11/2022).
Kebijakan pemerintah dalam pembangunan IKN Nusantara harus mengakomodir aspek budaya dan sosial di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur.
Pemerintah Daerah masih belum memahami peran dan tanggungjawab dalam upaya mendukung pembangunan IKN.
Kebijakan pemerintah dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042 belum secara spesifik mengatur tentang pengembangan potensi budaya.
“Oleh karena itu, perlu percepatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang di dalamnya memuat potensi, isu, dan permasalahan sosial dan budaya tentang kearifan lokal (budaya ladang berpindah, sumber mata air, dan produk budaya setempat),” pungkas Raden Wijaya.(Tsn/ADV/Kominfokaltim)
