Upnews.Id, Samarinda – Pelayanan Air di Kota Bontang, menjadi persoalan yang cukup serius. Lantaran mulainya krises air baku di daerah tersebut. Hal tersebut membutuhkan dukungan dan kerjasama, dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) kutai Kartanegara (Kukar) terkait distribusi air bersih. Tak terkecuali dukungan pendanaan dari BPKAD dan Bappeda Kaltim.
Pejabat Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda, M Rahadian Adi Sapta menjelaskan, program tersebut merupakan tanggungjawab bersama, memulihkan pasokan air bersih di seluruh tanah Daerah Kaltim.
“Karena program ini adalah bagian dari prioritas Pemerintah Provinsi Kaltim dan telah masuk dalam RPJMD,” katanya saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penyamaan Persepsi Terkait Pembahasan Tarif Air Curah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Marangkayu Kutai Kartanegara-Bontang, di Hotel Mercure Samarinda, Kamis (2/6/2022) siang.
Kepada Tim Publikasi Biro Adpim Setdaprov Kaltim, Adi mengatakan, Kementerian PUPR juga membantu program tersebut. Namun, diperlukan kajian untuk kelembagaan UPTD yang mengelola.
Sedangkan, waduk untuk mendukung SPAM sudah ada. Namun masih diperhitungkan bagaimana proses penggenangan waduk.
Terpenting lagi mewujudkan SPAM ini adalah bagaimana perjanjian kerja sama (PKS) dengan berbagai pihak.
“Misalnya, siapa mengelola SPAM, bagaimana pendanaannya dan UPT yang melaksanakan seperti apa. Tentu harus dijelaskan dalam PKS,” pungkasnya.
Diketahui, dalam pelaksanaan penyediaan air bersih terdapat kegiatan produksi bahan baku yang siap untuk dijual seperti produksi air.
Perhitungan Harga Pokok Produksi merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam menentukan harga jual/tarif air per meter kubik.(Tsn/ADV/Kominfokaltim)
