Upnews.id, Samarinda – Program pendidikan tinggi gratis GratisPol 10 yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mendapat sorotan dari kalangan legislatif. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, menilai masih banyak ketidakjelasan dalam pelaksanaan program tersebut, terutama terkait mekanisme dan sasaran penerimanya.
Menurut Nurhadi, kurangnya penjelasan resmi dari pemerintah menyebabkan kebingungan di tengah masyarakat, khususnya calon mahasiswa, mahasiswa aktif, serta para orang tua. Ia menilai hingga kini belum ada sosialisasi yang memadai untuk membedakan GratisPol 10 dengan program bantuan pendidikan lain seperti Beasiswa Kaltim Tuntas.
“Masih banyak masyarakat yang bertanya-tanya. Apa sebenarnya perbedaan GratisPol 10 dengan beasiswa yang sudah ada? Bagaimana mekanismenya? Apakah program ini juga menyentuh mahasiswa yang saat ini sedang aktif kuliah, atau hanya diperuntukkan bagi mahasiswa baru?” ujarnya, belum lama ini.
Politisi asal Komisi II itu mengingatkan, jika ketidakjelasan ini terus dibiarkan, tujuan utama program untuk memperluas akses pendidikan justru bisa terganggu. Ia khawatir, kurangnya transparansi dapat menimbulkan persepsi negatif dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Selain itu, Nurhadi juga menyoroti pentingnya memastikan agar siswa tingkat menengah yang membutuhkan bantuan tetap mendapatkan perhatian dalam skema kebijakan yang lebih luas di sektor pendidikan.
Karena itu, ia mendesak Pemprov Kaltim, melalui Dinas Pendidikan dan instansi terkait, agar segera merampungkan petunjuk teknis (juknis) dan mempercepat proses sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat.
“Tanpa penjelasan yang cepat dan transparan, program ini berisiko gagal mencapai tujuannya,” tegasnya.
Nurhadi menambahkan, mahasiswa aktif yang masih berjuang menyelesaikan studi di tengah keterbatasan ekonomi juga harus menjadi bagian dari perhatian utama dalam kebijakan ini.
Ia berharap, dengan besarnya alokasi anggaran pendidikan, pemerintah dapat memastikan pelaksanaan GratisPol 10 dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.
(put/nt/Dr-adv)
