Upnews.id, Samarinda – Anggota legislatif Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, yang akrab disapa Ayub, mendesak dilakukannya perubahan fundamental dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Kalimantan Timur.
Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan bahwa kekayaan alam yang melimpah tidak hanya berpihak pada korporasi besar, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat lokal.
Baca Juga : Bagian SDA Setkab sosialisasikan Program Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan
“Selama ini, kekayaan alam Kaltim seolah hanya dinikmati perusahaan besar. Sementara masyarakat lokal belum merasakan peningkatan taraf hidup yang signifikan. Ini sangat tidak adil,” tegas Ayub saat ditemui awak media baru-baru ini.
Ia menyoroti bahwa selama puluhan tahun terakhir, kebijakan pengelolaan SDA cenderung lebih menguntungkan investor besar dibandingkan warga setempat, yang justru menjadi penonton di tengah limpahan kekayaan alam daerahnya sendiri.
Ayub, politisi Partai Golkar, menilai perlunya regulasi yang membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh rantai produksi, dari hulu hingga hilir.
Ia mengusulkan pembentukan peraturan daerah yang memungkinkan rakyat Kaltim memiliki kendali yang lebih besar terhadap sumber daya yang berada di tanah mereka.
Baca Juga : Akselerasi Inovasi dan Pembangunan Daerah dalam TTG XI Kaltim 2025
“Rakyat Kaltim jangan hanya menjadi pekerja di tanah mereka sendiri. Harus ada sistem yang memberi mereka kontrol lebih dalam pengelolaan SDA,” tambahnya.
Menurut Ayub, fokus utama dari perombakan kebijakan ini adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui keterlibatan langsung dalam sektor ekonomi yang berbasis sumber daya alam. (*/An/Dr-Adv)
