Upnews.id, Samarinda – Komisi IV DPRD Samarinda menggelar rapat dengar pendapat (hearing) dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda pada Rabu (19/6/2024) untuk membahas sejumlah hal terkait pendidikan di Samarinda. Salah satu fokus utama dalam hearing tersebut adalah lambatnya realisasi anggaran Disdikbud dalam program rehabilitasi sekolah.
Sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengungkapkan keperihatinan atas lambatnya realisasi anggaran Disdikbud. Ia menekankan bahwa Disdikbud memiliki alokasi anggaran yang cukup besar, yaitu 20 persen dari APBD atau sekitar Rp 1 triliun dari total Rp 5,9 triliun. Namun, hingga saat ini, realisasi anggaran baru mencapai Rp 800 miliar.
Baca Juga : DPRD Samarinda Soroti Kekurangan Sekolah, Zonasi PPDB Dinilai Kurang Efektif
“Artinya masih ada sekitar Rp 200 miliar anggaran yang belum terserap. Kami harap kuota itu bisa terpenuhi sampai angka 20 persen itu,” ujar Deni, yang merupakan politikus Partai Gerindra.
Berdasarkan data Disdikbud Samarinda, terdapat hampir 70 bangunan Sekolah Dasar (SD) dan 20 bangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang membutuhkan rehabilitasi. Deni mendorong Disdikbud untuk memprioritaskan perbaikan sekolah-sekolah tersebut, terutama yang kondisinya sudah parah.
“Kami melihat beberapa ada yang belum mulai, ada yang sudah berjalan ya. Kita harapkan di tahun 2024 ini usulan perbaikan ini bisa terpenuhi,” tegas Deni.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Disdikbud Samarinda, Asli Nuryadin, menjelaskan bahwa pihaknya akan memprioritaskan perbaikan sekolah, terutama gedung yang masih menggunakan bahan dasar kayu.
“Di catatan saya, SD yang parah betul. Jadi saya ambil yang prioritas saja tadi yang full kayu. Itu ada kurang lebih 20 bangunan yang perlu kita tuntaskan,” kata Asli Nuryadin.
Baca Juga : Sinergitas Dengan Disdikbud, Diskominfo Kukar Bantu Penguatan Internet
Asli Nuryadin menargetkan perbaikan sekolah-sekolah tersebut dapat selesai pada tahun 2025. Namun, ia mengakui bahwa target tersebut bisa saja mundur jika anggaran yang tersedia tidak mencukupi.
“Itu target saya 2025 selesai, tapi kalau dananya tidak cukup bisa kita angsur selama dua tahun. Paling tidak ada program utama yang dikawal,” ujarnya.
Komisi IV DPRD Samarinda mendorong Disdikbud untuk bekerja keras dalam mempercepat realisasi anggaran dan menyelesaikan proyek rehabilitasi sekolah tepat waktu. Perbaikan infrastruktur sekolah yang memadai sangat penting untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar dan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman bagi para siswa. (*/Ir/Dr-Adv)
