Upnews.id, BALIKPAPAN – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih optimal dalam pelaksanaan program kerja dan melakukan evaluasi kebutuhan sumber daya manusia (SDM). Dorongan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi I DPRD Kaltim bersama lima OPD, yakni Inspektorat Daerah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Biro Organisasi, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Sekretariat DPRD Kaltim, di Balikpapan, Rabu (13/8/2025).
Rapat dipimpin oleh Sekretaris Komisi I, Salehuddin, dan dihadiri oleh sejumlah anggota komisi, di antaranya Baharuddin Demmu, Safuad, Yusuf Mustafa, Budianto Bulang, Didik Agung Eko Wahono, serta La Ode Nasir. Dari pihak OPD hadir Inspektur Daerah Kaltim, Infan Prananta, Plt Kepala BKD Kaltim, Yuli Fitriyanti, perwakilan Biro Organisasi, serta pejabat dari Sekretariat DPRD Kaltim.
Salehuddin menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program kegiatan serta penggunaan anggaran tahun berjalan.
“Ada lima perangkat daerah yang kita audiensikan terkait monitoring program kegiatan, termasuk apa yang sedang dan akan dikerjakan di tahun 2025. Kita juga ingin mengetahui hambatan yang dihadapi masing-masing OPD,” ujarnya.
Ia menambahkan, proses evaluasi perlu dilakukan secara berkelanjutan agar program dan penggunaan anggaran benar-benar efektif, termasuk dalam masa transisi kelembagaan seperti perubahan DKP3A menjadi Disdukcapil Kaltim.
“Transisi ini tentu berdampak pada perpindahan kantor. Karena itu, perlu diketahui apakah ada kendala dalam pelaksanaan program kerja maupun kelengkapan sarana dan prasarana,” lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Komisi I juga menyoroti kekurangan tenaga auditor di Inspektorat Daerah. Menurut Salehuddin, hal itu sudah disampaikan kepada BKD agar menjadi prioritas dalam penataan SDM.
“Seperti inspektorat yang perlu tambahan SDM auditor. Sudah kita sampaikan ke BKD agar menjadi prioritas, karena kita ingin fungsi pengawasan benar-benar maksimal,” tegasnya.
Selain itu, Komisi I mendorong BKD melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan SDM profesional di seluruh OPD agar pelaksanaan program bisa berjalan efektif dan tepat sasaran.
Anggota Komisi I, Baharuddin Demmu, juga mengingatkan pentingnya penyusunan program yang realistis dan sesuai dengan kapasitas pelaksanaan.
“Jangan sampai program hanya sekadar dirancang tanpa mempertimbangkan kemampuan pelaksanaan. Kalau tidak realistis, hasilnya tidak akan maksimal,” tegasnya.
Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari ketersediaan anggaran, tetapi juga kesiapan SDM, perencanaan waktu, serta manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kita ingin program kerja yang digunakan benar-benar memberi manfaat. Jangan sampai ada program yang mubazir hanya karena perencanaannya lemah,” pungkas Baharuddin.
(Put/nt/Dr-Adv)
