Upnews.id, Tenggarong – Untuk menjaga kualitas tata kelola desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar) melaksanakan pelantikan Badan Permusyawaratan Desa Pergantian Antarwaktu (BPD-PAW) di beberapa desa wilayah hulu, Selasa (14/10/2025). Langkah ini diambil sebagai respons cepat atas kekosongan anggota BPD yang berpotensi menghambat jalannya pemerintahan desa.
Menurut Kepala DPMD Kukar, Arianto, pengisian anggota dilakukan melalui mekanisme daftar tunggu sehingga prosesnya dapat berjalan cepat tanpa melalui tahapan pemilihan ulang. Skema ini dipilih agar desa tetap memiliki kelengkapan kelembagaan sesuai aturan.
“Beberapa desa di wilayah hulu mengalami kekosongan anggota BPD. Karena itu, kami segera menindaklanjutinya agar roda pemerintahan desa tidak terganggu. Penggantinya diambil dari daftar tunggu, kemudian diusulkan untuk diterbitkan SK oleh Bupati, dan setelah itu dilantik,” jelas Arianto Kamis (16/10/2025).
Pelantikan BPD-PAW juga dirangkaikan dengan kunjungan kerja Bupati Kukar, sehingga proses tersebut dapat dilakukan langsung di desa-desa yang bersangkutan. Arianto mendampingi rangkaian kegiatan tersebut di Desa Muara Gelam (Muara Wis), Belau Harapan (Muara Muntai), Beluk Sen (Tabang), serta Loleng dan Terbahula (Kota Bangun Darat).
Ia menjelaskan bahwa keberadaan BPD yang lengkap sangat krusial karena lembaga ini merupakan penghubung berbagai persoalan masyarakat dengan pemerintah desa, sekaligus pengawas jalannya pemerintahan. Peran ini tidak boleh terhenti hanya karena adanya kekosongan jabatan.
“BPD memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa dan memastikan aspirasi masyarakat tersampaikan dengan baik. Karena itu, begitu ada kekosongan jabatan, kami segera bergerak melakukan pelantikan antarwaktu,” tegasnya.
DPMD Kukar juga tengah menyiapkan pelantikan serupa untuk wilayah tengah dan pesisir. Masih ada beberapa desa yang membutuhkan pengisian BPD-PAW agar struktur kelembagaan kembali lengkap.
“Mudah-mudahan saat Bupati melakukan kunjungan kerja berikutnya ke wilayah tengah dan pesisir, pelantikan BPD-PAW di desa-desa tersebut juga bisa kami laksanakan,” ungkapnya.
Arianto berharap pelantikan ini mampu mengembalikan stabilitas kelembagaan desa sehingga pelayanan publik dapat berlangsung lebih optimal dan aspirasi masyarakat tersalurkan dengan baik.
