Upnews.id, BENGALON – Pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Desa (Kades) Antar Waktu Sepaso Selatan serta anggota BPD Antar Waktu dari Desa Sepaso Selatan dan Desa Sepaso berlangsung khidmat di Halaman Kantor Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Senin (3/11/2025).
Acara tersebut dihadiri Anggota DPRD Provinsi Kaltim Arfan, perwakilan DPMDes Kutim, Plt Camat Bengalon Syuhada, jajaran Forkopimcam, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan undangan lainnya.
Dalam arahannya, Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman menegaskan pentingnya sinergi antarlevel pemerintahan—mulai dari kabupaten, kecamatan, desa, hingga RT—agar pembangunan berjalan efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Saat ini Pemkab Kutim memiliki 50 program unggulan yang wajib dijalankan secara konsisten, tidak hanya oleh pemerintah daerah tetapi juga oleh seluruh jajaran pemerintahan hingga tingkat bawah,” jelasnya.
Salah satu program prioritas yakni peningkatan bantuan keuangan RT dari Rp 50 juta menjadi Rp 250 juta per RT. Ardiansyah menekankan bahwa dana tersebut harus dikelola transparan dan sesuai ketentuan Peraturan Bupati.
“Dana itu harus dikelola dengan baik dan transparan, serta digunakan sesuai panduan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati (Perbup),” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya hubungan kerja yang solid antara kepala desa dan RT, di mana kepala desa memberikan arahan dan RT bertindak sebagai pelaksana utama.
“RT garda terdepan pembangunan. Setiap program harus diarahkan untuk menyelesaikan persoalan nyata seperti kemiskinan dan stunting di tingkat lingkungan,” tuturnya.
Bupati turut mengajak masyarakat untuk menjaga kebersamaan dan berkontribusi dalam mewujudkan Kutim yang Tangguh, Mandiri, dan Berdaya Saing.
Sebelumnya, Plt Camat Bengalon Syuhada menjelaskan bahwa pemilihan kepala desa antarwaktu telah dilakukan melalui musyawarah desa, melibatkan tiga calon: Sadaruddin, Muhammad Ali, dan Sahbuddin. Dari proses tersebut, Sadaruddin terpilih sebagai Kades Sepaso Selatan.
Pelantikan ini diharapkan mampu memperkuat pemerintahan desa yang lebih transparan dan partisipatif serta berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.(Ir/nt/Dr-Adv)
