Upnews. Id SANGATTA – Pada tanggal 5 Mei 2022 mendatang, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy di Kecamatan Kaliorang Kutai Timur harus sudah beroperasi.
Jika tidak, status KEK yang diberikan akan dicabut sebab Maloy tidak bisa mencapai target investasi yang ditetapkan Dewan Nasional.
Oleh karenanya, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berupaya mengakselerasikan berbagai kesiapan jelang beroperasinya KEK Maloy dalam waktu dekat ini.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kutim, Teguh Budi Santoso mengatakan bahwa percepatan sudah diupayakan untuk pengoperasian KEK Maloy, namun menghadapi beberapa kendala.
“Kami sudah jauh-jauh hari sih, sebenarnya kami mulai saya dilantik, saya sudah mengakselerasikan ini supaya progres karena memang ada pihak perusahaan yang di luar dari kewenangan kami,” ujarnya
Sedangkan pengakuan Teguh, PT Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) baru menyelesaikan kelembagaannya di bulan Februari 2022 kemarin.
Kemudian konsorsium PT MBTK yang dulunya ada 3 perusahaan, sekarang hanya tersisa 2 yakni Perusda MBS dan anak perusahaannya.
“Harapannya itu, PT MBTK tetap menawarkan kepada pemerintah Kabupaten untuk ikut ambil bagian daripada konsorsium tersebut,” ujarnya.
Kendati demikian, yang menjadi kendala saat ini adalah perusahaan daerah milik Pemkab Kutai Timur belum melakukan persiapan menghadapi pengoperasian KEK Maloy.
Dengan adanya percepatan ini, Teguh berharap dapat memacu penyelesaian terhadap Perusda Kabupaten Kutai Timur.
“Di sisi lain, lahan KEK kepemilikannya adalah milik Pemerintah Kabupaten, maka harus dikerjasamakan dengan PT MBTK,” ucapnya.
Untuk itu, pihak Pemkab Kutim tengah membahas dasar kerjasama berkaitan dengan sewa lahan KEK Maloy dengan merujuk pada dasar-dasar regulasi.
“Dasarnya yang lain sudah ada, dasar Peraturan Bupati terkait sewa lahan sudah ada,” ucapnya.
Teguh berharap mudah-mudahan dengan adanya kerjasama antara pemerintah Kabupaten dengan PT MBTK menjadi langkah awal supaya pihak investor berminat untuk melakukan kerjasama. (Adv)
