Husni Fahruddin Geram, Desak Pengelolaan Sungai Mahakam Dialihkan ke Pemprov Kaltim Pasca-Insiden Tongkang Tabrak Jembatan
upnews.id SAMARINDA – Insiden berulang tabrakan Jembatan Mahakam oleh kapal tongkang milik PT SKA pada Sabtu (26/04/25) kembali memicu kemarahan publik. Menanggapi kejadian ini, DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) memanggil pihak-pihak terkait dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin malam (28/04/25) untuk meminta penjelasan atas insiden yang dinilai mengancam keselamatan dan ketertiban jalur transportasi air.
Dalam forum tersebut, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Husni Fahruddin — akrab disapa Ayub — secara tegas menyuarakan kegeramannya. Menurutnya, insiden serupa sudah terlalu sering terjadi. Ia menyerukan agar seluruh elemen legislatif bersatu untuk mendorong pengalihan pengelolaan alur Sungai Mahakam ke Pemerintah Provinsi Kaltim.
“Mari kita bersama, khususnya Komisi II dan III, bersatu mendorong agar pengelolaan alur Sungai Mahakam, dari hulu hingga ke hilir, diambil alih oleh Pemprov kewenangannya,” tegas Ayub dalam RDP.
Manfaat Pengalihan Kewenangan dan Kondisi Darurat
Menurut Ayub, dengan dialihkannya kewenangan tersebut, pengawasan terhadap jembatan-jembatan strategis yang melintas di atas Sungai Mahakam dapat ditingkatkan secara signifikan. Ia menekankan, jika terjadi insiden di kemudian hari, Pemerintah Provinsi bisa langsung bergerak cepat melakukan perbaikan tanpa harus melalui prosedur birokrasi yang panjang di tingkat pusat.
“Jika di kemudian hari ada insiden semacam ini, Pemprov bisa langsung melakukan perbaikan terhadap jembatan yang mengalami kerusakan,” jelasnya.
Ayub meyakini bahwa pengelolaan langsung oleh Pemerintah Provinsi Kaltim akan memberikan keuntungan besar bagi daerah, baik dari sisi keamanan infrastruktur maupun efisiensi penanganan insiden. “Kalau ini diserahkan pada Pemprov Kaltim, kita yang akan menjaganya, kita pastikan aman,” tutup Ayub penuh optimisme.
Sebagai informasi, insiden kapal tongkang menabrak Jembatan Mahakam bukanlah yang pertama kali. Dalam beberapa tahun terakhir, tercatat beberapa kejadian serupa yang mengakibatkan kerusakan struktural dan membahayakan pengguna jembatan. Banyak pihak menilai lemahnya pengawasan lalu lintas air dan tidak optimalnya koordinasi antarlembaga menjadi faktor utama rentannya insiden tersebut terulang.
Ke depan, seruan DPRD Kaltim ini dipandang sebagai momentum penting untuk membenahi tata kelola jalur air di Kaltim. Jika upaya alih kelola ini berhasil, diharapkan Sungai Mahakam tak hanya menjadi jalur vital ekonomi, tapi juga area yang lebih aman bagi masyarakat dan infrastruktur strategis di Samarinda dan sekitarnya. (adv/wan)
