upnews.id SANGATTA — Keterbatasan akses Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah pedalaman Kutai Timur (Kutim) menjadi perhatian serius Anggota Komisi B DPRD Kutai Timur, H. Riduan, S.A.P. Ia menyoroti kondisi di mana satu-satunya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Muara Bengkal harus menanggung beban pelayanan untuk lima kecamatan sekaligus.
Lima kecamatan yang sangat bergantung pada SPBU tersebut adalah Muara Bengkal, Muara Ancalong, Long Mesangat, Busang, dan Batu Ampar.
Permasalahan ini disampaikan oleh H. Riduan seusai menghadiri Rapat Kerja (Raker) Komisi B. Raker tersebut turut melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, pengelola SPBU Muara Bengkal dan Sangkulirang, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk membahas isu kritis seperti distribusi BBM bersubsidi bagi sektor nelayan dan pertanian, serta percepatan implementasi aplikasi XSTAR di Kutim. Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi B, Muhammad Ali, SH, di Ruang Panel DPRD Kutai Timur pada Selasa (18/11/2025).
Riduan, legislator yang mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Muara Bengkal, mendesak Pemerintah Daerah dan pihak Pertamina untuk segera merealisasikan penambahan kuota BBM bagi kawasan hulu. Ia menilai bahwa alokasi saat ini jauh dari memadai untuk menyeimbangkan kebutuhan dasar masyarakat, yang sebagian besar berprofesi sebagai petani dan nelayan.
“Cobalah bayangkan, satu SPBU di Muara Bengkal harus melayani lima wilayah kecamatan. Sementara mayoritas penduduknya adalah petani dan nelayan, ini belum termasuk kebutuhan mobilitas warga lainnya,” kata H. Riduan dari Fraksi Demokrat.
Ia juga menambahkan bahwa volume kendaraan di wilayah hulu tergolong tinggi, bahkan banyak kendaraan dari luar daerah seperti Samarinda dan Sangatta yang ikut mengisi di SPBU Muara Bengkal. Akibatnya, pasokan BBM selalu ludes seketika. “Begitu truk tangki pembawa pasokan tiba, BBM langsung habis karena antrean masyarakat sudah menanti,” tutupnya.(adv)
