Upnews.id, Tenggarong – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar) berpartisipasi dalam Pelatihan Kompetensi Pembinaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang digelar 27–31 Oktober 2025 di Samarinda. Kegiatan tersebut menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendampingan terhadap koperasi desa.
Penggerak Swadaya Masyarakat DPMD Kukar, Ahmad Irji’i, menyebutkan bahwa program KDMP adalah bagian dari program nasional dengan dukungan anggaran hingga Rp3 miliar. Namun, pencairan dana masih menunggu verifikasi ribuan proposal oleh Kementerian Koperasi dan UMKM.
“Pemerintah pusat masih melakukan verifikasi terhadap ribuan proposal yang sudah masuk. Ada sekitar seribu proposal yang telah diterima, disusul 20 ribu yang sedang diverifikasi, dan puluhan ribu lainnya masih dalam tahap pengusulan,” terangnya.
Kukar menjadi salah satu daerah yang ditunjuk untuk pelaksanaan pilot project, tepatnya di tiga desa: Batuah, Tanah Datar, dan Sungai Meriam, Kecamatan Anggana. Ketiga desa tersebut kini mulai menyusun persiapan kepengurusan dan rencana usaha sesuai arahan pusat.
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 mengharuskan seluruh desa membentuk kepengurusan koperasi melalui musyawarah desa. Program ini diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada Agustus 2025 dan disosialisasikan secara lokal di Desa Tanah Datar.
Irji’i menegaskan bahwa koperasi harus terlebih dahulu mengajukan proposal bisnis sebelum dana dapat disalurkan melalui bank-bank BUMN.
“Untuk penyaluran dana, mekanismenya akan dilakukan melalui bank-bank BUMN seperti BRI, BNI, Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia. Namun sebelum itu, koperasi desa wajib mengajukan proposal bisnis yang sesuai dengan potensi lokal,” jelasnya.
Sektor usaha yang dikembangkan sangat beragam, di antaranya simpan pinjam, agen LPG, pupuk, logistik desa, apotek desa, cold storage, dan usaha penyimpanan hasil pertanian.
“Cold storage ini disesuaikan dengan kebutuhan desa, misalnya untuk penyimpanan ikan di daerah pesisir atau sayur-mayur di wilayah pertanian,” tambah Irji’i.
Pemerintah pusat juga menyiapkan lahan seribu hektare untuk mendukung pembangunan infrastruktur usaha koperasi. Dana Rp3 miliar tersebut akan dibagi untuk pembangunan fisik dan operasional.
Irji’i berharap seluruh persyaratan dapat segera terpenuhi agar koperasi bisa mulai bergerak.
“Harapan kita, koperasi yang sudah siap bisa segera menjalankan kegiatan usahanya. Namun saat ini, kita masih menunggu kejelasan teknis penyaluran pinjamannya,” pungkasnya.
