Upnews.id, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, melalui Ketua Komisi I Joha Fajal, kerap menerima keluhan masyarakat terkait sulitnya pengurusan perizinan baliho di Kota Tepian.
Untuk itu, Joha Fajal mendorong Pemkot Samarinda memperkuat koordinasi yang lebih baik antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyelesaikan masalah perizinan baliho ini.
Baca Juga : Dinas PUPR Samarinda Gelar Penertiban Baliho Bando
“Saya sampaikan bahwa izin itu seharusnya keluar dulu baru bayar pajak. Kalau bayar pajak tapi izinnya belum ada, berarti sumbernya tidak jelas. Jika sumbernya tidak jelas, hasilnya juga tidak jelas,” ungkap Joha Fajal beberapa hari lalu.
Dirinya mengidentifikasi kendala utama adalah kurangnya koordinasi antar dinas terkait. Beberapa dinas perlu berkomunikasi secara terintegrasi untuk menyelesaikan masalah ini, termasuk aspek-aspek seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan lainnya.
“Kendalanya ada di beberapa dinas yang harus berkomunikasi secara terintegrasi. Ini terkait dengan aspek seperti Amdal dan lain-lain. Harapan kami ke depan, komunikasi lintas OPD bisa lebih baik,” paparnya.
Joha Fajal menekankan peningkatan koordinasi antar OPD sangat penting untuk menyelesaikan masalah perizinan baliho.
“Harapannya, dengan komunikasi yang lebih baik antar dinas terkait, masalah seperti ini bisa segera diselesaikan, karena kaitannya cukup banyak, seperti dengan Amdal dan aspek lainnya,” tegasnya. (*/Ir/Dr-Adv)
