DPRD Kaltim Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024, Banggar Tekankan Efisiensi dan Inovasi Aset Daerah
Upnews.id, SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Paripurna ke-27, Senin (28/7/2025). Agenda utamanya yaitu pembahasan sekaligus pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, didampingi Wakil Ketua Ekti Imanuel, Ananda Emira Moeis, dan Yenni Eviliana. Sementara dari pihak eksekutif, hadir Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji.
Mewakili Sekretaris DPRD, Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Suriansyah saat membacakan laporan Badan Anggaran (Banggar), menyampaikan bahwa pembahasan Ranperda ini punya arti penting. Sebab Banggar berperan besar memastikan agar pengelolaan keuangan daerah berjalan akuntabel, transparan, dan efektif.
“Dengan demikian, pembahasan Ranperda yang dilakukan Badan Anggaran memiliki peran sentral dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, serta memastikan bahwa APBD digunakan untuk kepentingan terbaik masyarakat,” terangnya.
Ia menambahkan, Banggar telah menelaah secara rinci Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 berikut lampirannya. Dokumen tersebut mencakup laporan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, perubahan ekuitas, neraca, arus kas, catatan atas laporan keuangan, hingga laporan kinerja dan ikhtisar keuangan BUMD yang sudah diaudit oleh BPK.
“Disampaikan bahwa laporan keuangan Pemerintah Provinsi sebagaimana tersebut di atas, telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah sebagaimana ketentuan dalam pengelolaan keuangan daerah,” jelasnya.
Selain memastikan laporan keuangan sesuai aturan, Banggar juga mendorong Pemprov Kaltim untuk lebih kreatif menggali potensi pendapatan. Beberapa di antaranya lewat kerja sama pemanfaatan aset daerah, penguatan peran BUMD, dan pengelolaan sumber daya alam Kaltim yang punya nilai ekonomi tinggi. Salah satu gagasannya adalah memaksimalkan potensi Sungai Mahakam—bukan hanya sebagai jalur pelayaran, tapi juga sumber nilai tambah bagi ekonomi daerah.
Meski begitu, Banggar tetap mengingatkan pentingnya perencanaan yang matang agar penyerapan anggaran tidak sekadar besar di angka, tapi benar-benar berdampak pada pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Setelah laporan Banggar disampaikan, seluruh anggota dewan yang hadir menyatakan setuju terhadap hasil pembahasan tersebut. Paripurna pun dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan bersama antara pimpinan DPRD Kaltim dan Wakil Gubernur.
Kesepakatan ini menandai komitmen kuat antara legislatif dan eksekutif dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah, serta menjadi langkah nyata untuk terus memperkuat sinergi demi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kaltim.
(Ir/nt/Dr-Adv)
