DPRD Kaltim Desak Peningkatan Kapasitas BLK dan Tuntut Data Tracer Study Alumni: Siapkan Tenaga Kerja Vokasi Lokal untuk IKN
upnews.id BALIKPAPAN – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melaksanakan monitoring program di UPTD Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Disnakertrans Kaltim Balikpapan, Rabu (10/9/2025). Kunjungan ini berfokus pada evaluasi kapasitas pelatihan, penyerapan alumni, serta strategi menyiapkan tenaga kerja lokal yang kompeten untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ketua Komisi IV, Baba, menilai jumlah paket pelatihan yang tersedia saat ini masih terbatas dan mengusulkan peningkatan signifikan dari 16 menjadi 32 paket.
“Kalau memungkinkan, bisa dipertimbangkan dukungan anggaran melalui kerja sama dengan DPRD. Tujuannya agar jangkauan pelatihan lebih luas dan kualitas tenaga kerja Kaltim meningkat,” ujar Baba.
Baba juga menekankan bahwa keberhasilan BLK tidak hanya diukur dari penyelenggaraan pelatihan, tetapi dari akuntabilitas serapan kerja alumni. Ia menuntut BLKI menyediakan data komprehensif, khususnya tracer study alumni Tahun 2023, sebagai tolok ukur efektivitas program.
“Komisi IV mendorong perluasan daya tampung, penambahan instruktur, serta pembentukan unit pelatihan di berbagai kabupaten/kota. Namun, BLK harus mampu menunjukkan data yang jelas agar DPRD bisa memperjuangkan penguatan anggaran,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi IV, Andi Satya Adi Saputra, yang menyoroti perlunya transparansi kurikulum agar selaras dengan kebutuhan dunia kerja di Kaltim dan IKN.
“Kalau tidak ada data alumni yang jelas, kita tidak tahu sejauh mana program ini benar-benar bermanfaat bagi penurunan angka pengangguran,” ujarnya.
Anggota Komisi IV, Sarkowi V Zahry, menambahkan pentingnya penguatan kerja sama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam proses rekrutmen peserta agar lebih transparan dan tepat sasaran. Ia juga menyoroti perlunya strategi sosialisasi yang lebih masif agar masyarakat di daerah dapat mengakses informasi pelatihan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Disnakertrans Kaltim Rozani Erawadi menjelaskan bahwa saat ini terdapat dua BLK di Kaltim (Balikpapan dan Bontang) dengan total 65 paket pelatihan per tahun, yang seluruhnya dibiayai oleh APBD sebesar Rp22 miliar pada Tahun 2025. Ia membenarkan adanya keterbatasan daya tampung per paket (hanya 16 peserta), namun memastikan alumni telah memperoleh sertifikat kompetensi yang disinkronkan dengan kebutuhan perusahaan. (Adv)
