Distransnaker Kukar Imbau Perusahaan Tidak Mencicil Pembayaran THR
Upnews.id, KUKAR – Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kutai Kartanegara (Kukar) mengimbau agar perusahaan maupun pengusaha di Kukar tidak membayar THR dengan cara dicicil.
Hal tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan.
Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan aspek kesejahteraan dan perlindungan bagi para pekerja. THR merupakan hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh perusahaan dan harus dibayarkan secara penuh.
“Kita konsolidasi dengan kabupaten kota untuk memastikan perusahan sudah melakukan pembayaran THR kepada karyawannya paling lambat tujuh hari sebelum lebaran, secara penuh dan tidak dicicil,” ungkap Plt. Kepala Distransnaker Kukar, M Hatta, Senin (25/3/2024).
Meski secara aturan dibayarkan paling lambat H-7 Lebaran, namun Hatta berharap bisa dilakukan lebih cepat sehingga para pekerja di Kukar bisa memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan.
“Pembayaran THR bagi pekerja/buruh ini wajib diberikan sekali dalam setahun oleh perusahaan dan pembayarannya selambat-lambatnya 7 hari. Tapi lebih baik jika lebih cepat,”katanya.
Untuk itu, Distransnaker Kutai Kartanegara akan terus mengawasi pemberian THR keagamaan. Nantinya, Distransnaker Kutai Kartanegara akan membuka posko pengaduan THR.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, posko ini bisa dimanfaatkan pekerja jika menemukan pelanggaran yang dilakukan perusahaan dalam pembayaran THR.
“Edaran yang diterima pada 15 Maret 2024 meminta kepala daerah beserta jajarannya dapat mengupayakan agar perusahaan di daerah masing-masing membayar THR keagamaan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan,” pungkasnya.(Ir/Nt/Dr-Adv)
