Upnews.id, Sangatta – Masyarakat Dayak Kenyah menggelar syukuran di lamin adat Telu Mung, yang terletak di KM 17 Dusun Mari Bangun Jalan Poros Sangatta-Bontang, pada Senin (30/01/2023).
Dalam agenda syukuran dan nasehat yang dihadiri oleh Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman, Wakil Ketua II DPRD Kutai Timur Arfan, Dandim 0909/KTM letkol INF Adi Swastika, serta sejumlah undangan dari unsur pemerintah dan masyarakat.
Pada kesempatan itu, Kepala Adat Dayak Kenyah Ului Laloq dihadapan Bupati dan beberapa angora DPRD Kutai Timur mengharapkan suppornya untuk pembangunan Lamin Adat. “
“kami berharap agar pemerintah dapat membantu pembangunan lamin adat Telu Muing, agar layak digunakan oleh warga masyarakat. Mari bangun,” singkatnya.
Baca Juga : Arang Jau Serukan Anak Dayak Harus Sekolah, Minimal Lulus SMA Sederajat
Sementara itu, Bupati Kutai Timur menyebut jika pemerintah tidak pernah membeda-bedakan. Justru saat ini pemerintah tengah membangun infrastruktur masyarakat yang lebih besar lagi.
“Tahun ini khusus untuk jalan berada pada angka Rp1,36 triliun dari APBD, diantaranya jalan di Long Mesangat, Sandaran, Muara Ancalong, Muara Bengkal, Rantau Pulung, kemudian Kaliorang dan sebagainya,” jelas Bupati.
Bupati juga menyebut, jika kantor pertahanan telah menindaklanjuti program presiden terkait dengan Tora. Dimana Tora ini untuk di Kecamatan Sangatta Selatan, Teluk Pandan dan beberapa desa sudah berjalan.
Namun untuk desa Sangkima hingga saat ini belum dilakukan Tora / regist (pemutihan). Meskipun sebenarnya program Tora sudah boleh masuk dikawasan hutan, terlebih sudah banyak pemukiman.
Baca Juga : Tokoh Adat Kutim Medukung Pembangunan IKN
“Mudah-mudahan ini untuk wilayah Sangkima termasuk dusun mari bangun ini, semoga saja sudah masuk didalam Tora. Terakhir kemarin sertifikat yang kita serahkan untuk Sangatta Selatan itu kelurahan Singa Gewe,” tambahnya.
Orang nomor satu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur berharap, Dusun Mari Bangun ini ditata dengan baik, dipelihara dengan baik, kemudian tetap mengikuti aturan perundang-undangan terkait dengan pemukiman. (Ir/Dr)
