Dampak Efisiensi Anggaran Pusat: DPRD Kaltim Soroti Urgensi RS Balikpapan Timur Tertunda, Nurhadi: 112 Ribu Penduduk Hanya Andalkan Puskesmas
upnews.id SAMARINDA – Rencana pembangunan rumah sakit (RS) representatif di Balikpapan Timur yang sangat dibutuhkan harus tertunda. Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, yang juga merupakan legislator dari Dapil Balikpapan, menegaskan bahwa penundaan ini adalah konsekuensi langsung dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat, meski kebutuhan layanan kesehatan di sana sudah mencapai titik kritis.
Nurhadi menyoroti bahwa dari enam kecamatan di Balikpapan, hanya wilayah Timur yang belum memiliki RS memadai.
“Dari 6 Kecamatan di Balikpapan, hanya kawasan Timur yang tidak mempunyai RS yang representatif menurut saya. Kebutuhan ini sangat mendesak,” tegasnya, Selasa (21/10/2025).
Krisisi Layanan di Tengah Lonjakan Penduduk
Nurhadi, yang memiliki rekam jejak di Komisi III DPRD Balikpapan, membeberkan data yang menunjukkan lonjakan signifikan populasi di Balikpapan Timur—dari sekitar 60.000 jiwa pada 2014 menjadi 112.000 jiwa pada 2025.
Lonjakan ini membuat pelayanan kesehatan yang hanya mengandalkan puskesmas 24 jam jauh dari kata cukup. Selain itu, jarak tempuh terdekat menuju RS lain mencapai 40 menit, sebuah waktu yang sangat krusial bagi kasus darurat.
Proyek Rp 274 Miliar Terhambat Pemotongan Dana Pusat
Anggaran daerah Balikpapan diketahui terpangkas sebesar Rp 1,2 triliun dari total Rp 4 triliun APBD, sebagai dampak dari efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat. Pemotongan masif inilah yang menggagalkan rencana pembangunan RS Balikpapan Timur.
Proyek RS yang totalnya membutuhkan Rp 274 miliar ini seharusnya bisa berjalan lancar pada tahun 2024, bahkan sudah direncanakan dialokasikan Rp 50 miliar pada 2026.
“Padahal pembangunan rumah sakit di Balikpapan Timur bisa berjalan lancar pada tahun 2024. Persiapan lahan dan koordinasi sudah dilakukan, tapi apa daya karena ada efisiensi anggaran, proyek ini harus ditunda,” pungkas Nurhadi.
Ia menegaskan, DPRD Kaltim telah menyuarakan kebutuhan ini di berbagai forum, termasuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Badan Anggaran (Banggar), mendesak Pemkot Balikpapan menjadikan pembangunan RS ini sebagai visi prioritas utama. (Adv)
