Upnews.id, SANGATTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengadakan rapat koordinasi secara virtual melalui Zoom Meeting pada Senin (17/11/2025) guna mengevaluasi percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di seluruh Indonesia. Dari Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Wakil Bupati Mahyunadi mengikuti rapat tersebut secara daring bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekobang) Setkab Kutim Noviari serta sejumlah perwakilan perangkat daerah terkait.
Dalam arahannya, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menyampaikan bahwa capaian pendapatan daerah secara nasional sebenarnya cukup baik, meski masih terdapat perbedaan sekitar 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, ia menilai serapan belanja daerah masih berada pada level yang mengkhawatirkan.
“Rata-rata realisasi belanja baru di angka 60 persen, sementara waktu kita hanya tersisa satu bulan. Saya minta masing-masing daerah segera melihat hal-hal apa yang perlu dipercepat, mana yang harus dikoordinasikan kembali, sehingga paling tidak realisasi belanja dapat menyamai capaian pada 2024 yang rata-ratanya 92 persen,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa rendahnya realisasi APBD harus menjadi perhatian bersama agar perencanaan dapat dilakukan lebih awal dan tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, turut menegaskan pentingnya strategi penyerapan anggaran sejak awal tahun. Ia mengarahkan pemerintah daerah agar mulai 2026 menerapkan pola serapan 20 persen pada triwulan pertama, kemudian 30 persen di setiap triwulan selanjutnya.
“Kita perlu mendorong realisasi sejak awal tahun agar uang pemerintah beredar di masyarakat, begitu pula dengan uang swasta. Dengan demikian konsumsi masyarakat meningkat, pembangunan bisa dimulai lebih awal, dan pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat,” jelasnya.
Fatoni juga meminta pemerintah daerah rutin memperbarui laporan realisasi APBD setiap pekan dan menyampaikannya kepada Kemendagri sebagai dasar evaluasi.
“Pada intinya, daerah harus kreatif dalam menentukan belanja dan pendapatannya,” tambahnya.
Menutup rapat, Sekjen Kemendagri kembali menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan dari kepala daerah.
“Saya berharap tahun depan hal ini tidak terulang lagi. Perencanaan penyerapan harus dibuat mulai dari sekarang agar pelaksanaan APBD 2026 dapat lebih baik,” ujarnya.
Usai rapat, Wakil Bupati Kutim Mahyunadi menegaskan bahwa Pemkab Kutim siap menjalankan arahan Kemendagri untuk mempercepat serapan anggaran. Saat ini, realisasi APBD Kutim berada pada kisaran 55 persen.
“Faktanya kita baru terserap sekitar 55 persen, tapi kita optimis. Karena kini seluruh proyek berjalan secara serentak, maka kami yakin anggaran akan terserap minimal 95 persen di akhir tahun,” jelas Mahyunadi.
Ia menyebutkan, sejumlah kegiatan yang sudah berjalan sebelumnya masih dalam proses penyelesaian pembayaran, sementara program yang masuk dalam APBD Perubahan juga sedang dikerjakan bersamaan.
“Saat ini semua yang sudah disahkan tentu menjadi prioritas kita. Karena semuanya merupakan kegiatan prioritas, maka kami optimis realisasi anggaran akan maksimal,” tegasnya.
Pemkab Kutim berkomitmen mengikuti instruksi Kemendagri dan terus memantau percepatan serapan di setiap perangkat daerah agar target akhir tahun dapat tercapai.(Put/Nt/Dr-Adv)
