Sekretariat DPRD Kutim Luncurkan Aplikasi “Bang Adum”: Inovasi Digital PKA Dorong Transparansi dan Efisiensi Layanan Internal
upnews.id SANGATTA – Sekretariat DPRD Kutai Timur (Kutim) telah memasuki babak baru tata kelola layanan internal dengan meluncurkan aplikasi digital “Bang Adum” (Bantuan Aduan Bagian Umum). Aplikasi ini bertujuan mentransformasi proses aduan dan pelaporan kebutuhan pegawai agar menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan.
Program inovatif ini dipaparkan langsung oleh penggagasnya, Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian, Eka Yuferi, S.Pi., M.A.P., dalam kegiatan sosialisasi yang disambut antusias oleh puluhan pegawai di Sekretariat DPRD Kutim, Selasa (11/11/2025).
Yuferi menjelaskan bahwa “Bang Adum” adalah hasil nyata dari proyek Aksi Perubahan yang ia gagas saat mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan III Tahun 2025 di Samarinda.
Aplikasi ini hadir untuk mengatasi masalah pelaporan dan permintaan kebutuhan kantor. Mulai dari perbaikan fasilitas, gangguan listrik, hingga permintaan sarana pendukung kerja kini dapat diajukan secara digital.
“Melalui aplikasi Bang Adum, seluruh permintaan dan aduan dapat ditangani lebih cepat, efisien, dan transparan. Kami ingin memastikan semua layanan di lingkungan Sekretariat DPRD Kutim berjalan responsif dan tertata,” jelas Yuferi.
Fitur unggulan dari Bang Adum adalah penggunaan sistem berbasis QR code. Fitur ini memungkinkan setiap laporan atau permintaan aduan tidak hanya tercatat, tetapi juga dapat dipantau secara real-time oleh tim operator. Selain sebagai wadah aduan, Bang Adum juga berfungsi sebagai platform laporan kerja harian bagi pegawai.
Yuferi menegaskan bahwa implementasi Bang Adum merupakan langkah konkret Sekretariat DPRD Kutim menuju tata kelola pelayanan modern dan akuntabel.
“Dengan sistem ini, setiap kebutuhan akan tertangani dengan prinsip cepat, tepat, dan efisien. Ke depan, kami berharap Bang Adum tidak hanya sekadar aplikasi, tetapi menjadi budaya kerja baru yang memperkuat kinerja organisasi,” pungkasnya, menandai komitmen Sekretariat terhadap reformasi birokrasi digital. (adv)
