Upnews.id, Samarinda – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur menyoroti keterlambatan pengumuman hasil seleksi direksi sejumlah Perusahaan Daerah (Perusda) di lingkup Pemprov Kaltim. Penundaan tanpa keterangan resmi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam tata kelola perusahaan milik daerah.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, menyampaikan keprihatinannya dan meminta agar pihak eksekutif segera menuntaskan proses tersebut. Ia menegaskan, keberadaan pimpinan definitif sangat penting untuk menjaga stabilitas manajemen dan arah kebijakan perusahaan daerah.
“Saya kembalikan kebijakan ini kepada eksekutif. Namun dari sisi legislatif, harapan kami proses ini dipercepat. Keberadaan pimpinan definitif adalah keniscayaan untuk menciptakan rasa nyaman dan kepastian dalam tata kelola perusahaan,” ujarnya, Senin (11/8/2025).
Nurhadi menilai, lambatnya pengumuman ini bisa berdampak pada kinerja dan efektivitas Perusda dalam menjalankan fungsinya. Ia menekankan bahwa posisi direksi memiliki peran strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah dan menjaga keberlangsungan operasional perusahaan.
“Bagaimana perusahaan dapat beroperasi secara maksimal jika kepemimpinannya belum jelas? Kenyamanan operasional adalah hal yang fundamental,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi II berencana memanggil seluruh perwakilan Perusda untuk membahas sejumlah agenda penting, termasuk penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun depan. Dalam forum tersebut, DPRD juga akan meminta kejelasan mengenai proses penentuan direksi.
“Mereka adalah mitra kami. Pembahasan anggaran harus berjalan efektif dan untuk itu diperlukan figur yang jelas dan bertanggung jawab,” tegas Nurhadi.
Ia pun berharap Pemerintah Provinsi Kaltim dapat lebih terbuka dalam menyampaikan informasi terkait tahapan seleksi dan jadwal pengumuman kepada publik. Menurutnya, transparansi diperlukan agar masyarakat memahami arah kebijakan yang menyangkut kepentingan ekonomi daerah.
(Put/nt/Dr-adv)
