Monitoring Bankeu, DPRD Kaltim Kunjungi BPKAD Kutim

Upnews.id, Sangatta – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kutai Timur, menerima kunjungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur.

Wakil Rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bontang, Kutim dan Berau itu, yang tergabung dalam tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim itu disambut hangat di ruang kerja Kepala BPKAD H. Teddy Febriansyah.

Menurut keterangan Kepala BPKAD, Kedatangan 6 legislator Kaltim ke kantornya itu guna evaluasi dan monitoring sesuai tupoksi Legislatif ke sejumlah daerah, Salah satunya Kutai Timur.

Lihat Juga Video : BPKAD Kutim | Selamat Menjalankan Ibadah Puasa

Dalam diskusi yang berlangsung santai itu, Anggota DPRD Kaltim banyak menggelai mengenai kendala-kendala yang selama ini dihadapi oleh Kutim. Mulai dari pencatatan ketika DPA sudah jadi hingga monitoring pembayaran, sesuai tupoksi BPKAD.

“Salah satunya kita berkoordinasi terkait Bankeu, bagaimanapun Kutim perlu dukungan dari semua pihak. Khususnya legislator dari Dapil Kutim untuk pembangunan daerah ini,” sebut Teddy kepada media ini pada (23/05/2022).

Usai pertemuan dengan Wakil Rakyat yang duduk di Kursi Karang Paci, Samarinda. Teddy mengaku bakal mesosialisasikan beberapa hal kesejumlah OPD, terutama Dinas yang mengelola Bankeu maupun DAK.

Monitoring Bankeu, DPRD Kaltim Kunjungi BPKAD Kutim

“Bankeu dan DAK itu pembayarannya berdasarkan progres, untuk itu kedepan jangan ada lagi Dinas yang telat melakukan pelaporan, yang berdampak pada baban APBD Kutim,” imbuhnya.

Pemerintah Daerah sejatinya mengharapkan dana yang masuk ke Kutim ini besar, pasalnya banyak pembangunan yang perlu dilakukan. Oleh sebab itu, dukungan dari DPRD Provinsi Kaltim sangat diperlukan. Terlebih untuk penanganan banjir yang menghantui masyarakat Kutai Timur.

“Dengan adanya sinergisitas yang baik, maka pembangunan dapat dilakukan,” tambah Teddy.

Baca Juga : BPKAD Kutim Gelar Workshop Pelaporan Keuangan 2021.

Diketahui, tahun 2022 ini Bankeu Provinsi Kaltim yang masuk ke Kutim hanya Rp30,8 Miliar. Mengalami penurunan yang drastis dari tahun sebelumnya yang berada diangka Rp117 Miliar. Agar kedepan tidak terulang, maka kesiapan daerah dan koordinasi yang baik perlu ditingkatkan. Sehingga kue pembangunan tidak lagi lari ke daerah lain.

Diakhir diskusinya, DPRD Kaltim yang dipimpin oleh Agus Aras dan didampingi oleh Nasir dari PAN, Ismail dari Nasdem, Rizky Amelia dari PPP dan beberapa anggota DPRD yang lain. Juga membuka pintu untuk membantu keuangan daerah melalui anggaran di Provinsi Kaltim.

Tak lupa kedua Lembaga negara itu pun bertukar cinderamata dan mengabadikan momen dengan berfoto bersama. (An/adv/diskominfo kaltim)