Tagihan Tetap Jalan, Listrik Sering Hilang, DPRD Kukar Panggil Manajemen PLN Minta Penjelasan
upnews.id TENGGARONG — Masyarakat wajib membayar tepat waktu, tetapi layanan yang diterima belum tentu sebanding. Ketimpangan inilah yang membuat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara mengambil sikap tegas: manajemen PT PLN (Persero) diminta hadir untuk menjelaskan dan mencari solusi atas maraknya pemadaman listrik yang terjadi tanpa pemberitahuan memadai.
Anggota DPRD Kukar, Desman Minang Endianto, menyampaikan keluhan yang banyak diterima dari warga:
“Masyarakat dituntut disiplin melunasi tagihan tepat waktu, ada sanksi denda kalau terlambat. Tapi kewajiban ini tidak diimbangi dengan kepastian pasokan listrik maupun informasi saat terjadi gangguan,” Ucapnya
Kekecewaan warga bukan hanya soal lampu yang mati. Yang paling dikeluhkan adalah ketiadaan transparansi dan komunikasi yang buruk. Tanpa jadwal yang jelas dan penjelasan yang masuk akal, pemadaman yang berulang-ulang hanya mengganggu aktivitas harian warga tanpa ada kejelasan kapan masalah selesai.
“Kita akan panggil lagi pihak PLN, minta mereka berikan penjelasan terkait persoalan-persoalan yang terjadi di Kukar,” tegas Desman pada Senin (16/11/2026).
Meski belum ada laporan resmi secara tertulis, persoalan pelayanan publik yang mendasar seperti listrik tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang direncanakan, DPRD akan mendorong PLN memaparkan secara terbuka:
– Akar masalah gangguan kelistrikan di wilayah Kukar
– Langkah konkret perbaikan yang sedang dilakukan
– Jaminan peningkatan kualitas layanan ke depan
“PLN harus bertanggung jawab. Jangan sampai persoalan ini tidak ada solusi yang jelas,” tuntut Desman.
Masyarakat siap membayar untuk layanan yang baik — yang warga minta sederhana: transparansi, kejelasan, dan keandalan. Semoga pertemuan ini membawa perubahan nyata agar kelistrikan di Kukar semakin terang dan dapat diandalkan oleh seluruh warga. (Ir/adv)






