Upnews.id, Balikpapan — Pemerintah Kota Balikpapan terus memperkuat ketahanan pangan daerah. Salah satu fokusnya adalah pengembangan kawasan persawahan Gunung Binjai yang berada di Kelurahan Teritip, Balikpapan Timur.
Lewat Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan, kawasan ini diproyeksikan jadi salah satu andalan produksi beras di kota. Berdasarkan data terbaru 2026, luas sawah yang sudah aktif digarap mencapai 40 hektare, dari total potensi lahan sekitar 98 hektare.
Menariknya, kawasan ini juga sudah “dikunci” sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) melalui Perda RTRW Nomor 5 Tahun 2024. Artinya, lahan ini diprioritaskan untuk tetap jadi area pertanian, bukan dialihfungsikan ke sektor lain.
Sejumlah pemilik lahan pun sudah mulai berkomitmen menjadikan lahannya sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Ini jadi langkah penting untuk menjaga produksi pangan tetap stabil di tengah pesatnya pembangunan kota.
Dari sisi fasilitas, dukungan pemerintah sebenarnya sudah cukup terasa. Petani di kawasan ini sudah dibekali berbagai alat seperti traktor roda dua, rice transplanter, power thresher, pompa air, hingga mesin pengering gabah. Bantuan benih padi varietas Inpari, pupuk, dan herbisida juga rutin disalurkan dari berbagai sumber anggaran, mulai dari APBN hingga APBD, sejak 2016 sampai 2024.
Tapi di lapangan, tantangannya masih cukup banyak.
Salah satu kendala utama adalah soal air. Sistem irigasi di kawasan ini masih terbatas dan hanya mengandalkan anak sungai di perbatasan Teritip dan Samboja. Jaringan irigasi yang belum maksimal juga bikin distribusi air ke sawah belum merata.
Selain itu, persoalan klasik juga masih muncul: minimnya petani muda. Saat ini, mayoritas petani di kawasan tersebut sudah berusia lanjut, sementara regenerasi belum berjalan optimal.
Proses panen yang masih banyak dilakukan secara manual juga ikut mempengaruhi hasil produksi. Karena itu, modernisasi alat pertanian seperti penggunaan combine harvester dinilai jadi kebutuhan mendesak.
Di sisi lain, sekitar 58 hektare lahan masih butuh perhatian khusus. Lahan tersebut belum tergarap optimal dan bahkan ditumbuhi semak karena dulu terkendala akses jalan usaha tani.
Untuk mengatasi berbagai persoalan ini, pemerintah berencana mengusulkan tambahan anggaran lewat APBD Perubahan 2026 hingga pagu tahun 2027. Selain itu, peluang kerja sama dengan pihak eksternal juga mulai dibuka agar pengembangan kawasan ini bisa lebih cepat.(Nt/Dr)
