Upnews.id, SANGATTA — Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim) Jimmi menghadiri pembukaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) ke-41 atau XLI yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kutim bekerja sama dengan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutim. Kegiatan berlangsung di D’Lounge Hotel Royal Victoria pada Selasa (18/11/2025). Kehadiran Jimmi menjadi bentuk dukungan legislatif terhadap peningkatan kapasitas jurnalis di daerah.
Dalam sesi wawancara usai acara, Jimmi menegaskan bahwa insan pers memegang peran penting sebagai penyampai informasi kepada publik. Karena itu, kompetensi dan profesionalisme sangat dibutuhkan agar berita yang diterima masyarakat tetap akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia pun mengapresiasi pelaksanaan UKW sebagai langkah konkret pemerintah daerah mendorong peningkatan kualitas wartawan.
“Dengan adanya uji kompetensi ini, menandakan kita menginginkan pembangunan kualitas sumber daya manusia yang lebih optimal lagi,” ujar Jimmi.
Lebih jauh, ia menilai kritik yang konstruktif memiliki peran sentral dalam dunia kerja, terutama bagi para pejabat publik. Kritik, menurutnya, merupakan bagian dari proses perbaikan yang harus diterima dengan lapang.
“Kritikan yang positif penting untuk mengingatkan kita akan kekurangan kita. Untuk maju, kita perlu memperbaiki yang kurang. Saling sinergi dan menerima kritikan adalah salah satu bentuk profesionalisme kerja,” tegasnya.
Jimmi juga mengingatkan bahwa pejabat publik wajib bersikap terbuka terhadap kritik. Ia menekankan bahwa tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pejabat harus disampaikan ke masyarakat agar publik mengetahui kinerja pemerintah daerah.
“Kritikan bukan untuk menghukum orang lain. Kritik itu mengawasi dan mengingatkan agar pelayanan publik semakin baik,” tambahnya.
Ia berharap para peserta UKW mampu meningkatkan kemampuan analisis, ketelitian, dan kedalaman informasi dalam setiap pemberitaan. Dengan begitu, insan pers Kutim dapat terus menjadi mitra pemerintah sekaligus penjaga kualitas ruang informasi publik.
Pelaksanaan UKW kali ini menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga legislatif, dan insan pers untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan literasi informasi bagi masyarakat Kutai Timur.(Put/Nt/Dr-Adv)
