Upnews.id, Tenggarong – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan terus memperkuat pelaksanaan program pembangunan berbasis Rukun Tetangga (RT) agar manfaatnya lebih luas dan berkelanjutan.
Langkah tersebut disampaikan Kepala DPMD Kukar, Arianto, saat mendampingi Bupati Aulia Rahman Basri dalam kunjungan kerja ke Kecamatan Kembang Janggut, Jumat (10/10/2025). Kegiatan evaluasi berlangsung di Balai Pertemuan Umum Desa Genting Tanah, diikuti oleh seluruh kepala desa, BPD, dan pengurus RT dari 11 desa se-kecamatan.
Arianto menjelaskan, pertemuan itu menjadi momen penting untuk mengukur sejauh mana dampak program bantuan Rp50 juta per RT yang telah berjalan selama dua tahun terakhir. Hasil evaluasi akan menjadi dasar dalam pelaksanaan tahap lanjutan dengan peningkatan nilai bantuan menjadi Rp150 juta per RT.
“Kami dari DPMD Kukar memastikan agar pelaksanaan program berbasis RT ini tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. Kenaikan nilai bantuan menjadi Rp150 juta merupakan kebijakan strategis Bupati Aulia Rahman Basri yang perlu kita kawal bersama agar manfaatnya lebih luas,” jelas Arianto, Sabtu (11/10/2025).
Ia mengungkapkan, kebijakan peningkatan bantuan diarahkan untuk memperkuat sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial.
“Bupati berpesan agar penggunaan dana tidak hanya berfokus pada infrastruktur kecil, tetapi juga mendukung layanan dasar. Misalnya, membantu anak-anak agar tetap bersekolah, memastikan akses kesehatan warga, dan mendukung kelompok masyarakat rentan,” lanjutnya.
Dalam forum diskusi, DPMD Kukar juga menerima sejumlah masukan dari kepala desa dan pengurus RT terkait optimalisasi pelaksanaan program. Beberapa di antaranya mengenai mekanisme pencairan dana, peningkatan insentif RT, hingga jenis kegiatan yang bisa dibiayai.
Menurut Arianto, seluruh masukan akan menjadi referensi penting dalam penyempurnaan kebijakan dan mekanisme pelaksanaan di masa depan.
Ia menegaskan bahwa DPMD berkomitmen menjadi jembatan antara pemerintah daerah dan masyarakat desa.
“Bupati memang bekerja dari Tenggarong, tapi melalui DPMD kami pastikan arah kebijakan beliau sampai ke desa dan RT. Inilah bentuk nyata kehadiran pemerintah daerah yang benar-benar menyentuh masyarakat di lapisan paling bawah,” pungkasnya.
