Upnews.id, Samarinda – Kebijakan anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tahun ini menjadi sorotan serius dari kalangan legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim menilai arah kebijakan keuangan daerah yang terlalu terfokus pada pembangunan infrastruktur justru berpotensi menimbulkan ketimpangan di sektor lain, khususnya olahraga dan media, yang diketahui tidak memperoleh alokasi anggaran.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, mengungkapkan kekecewaannya terhadap keputusan tersebut. Menurutnya, dua sektor tersebut memiliki kontribusi strategis dalam membangun karakter masyarakat dan memperkuat kohesi sosial di daerah.
“Sebagai representasi rakyat, kami memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan kebutuhan konstituen. Sektor olahraga dan media memiliki peran penting dalam pembentukan karakter generasi serta penyebaran informasi yang mendidik,” ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, Rabu (6/8/2025).
Sigit menjelaskan, meskipun pembangunan infrastruktur penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah seharusnya tetap memperhatikan keseimbangan antar sektor. Ia menilai, tidak adanya anggaran untuk kegiatan olahraga dapat menghambat pembinaan atlet daerah, sementara pengabaian terhadap sektor media dapat berdampak pada keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi publik yang edukatif.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa keputusan tersebut belum sepenuhnya final. Beberapa anggota DPRD, kata Sigit, telah menyampaikan keberatan secara informal dan tengah menyiapkan langkah lanjutan agar pembahasan ini masuk dalam forum resmi dewan.
“Isu ini akan dibahas dalam Rapat Pimpinan DPRD Kaltim dalam waktu dekat. Untuk detail besaran anggaran, masyarakat diminta menunggu keterangan resmi dari pimpinan dewan,” jelasnya.
Menurut Sigit, perhatian terhadap olahraga dan media bukan hanya soal kegiatan, tetapi juga investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia dan ekosistem informasi yang sehat. Ia berharap pemerintah provinsi dapat lebih proporsional dalam menyusun prioritas anggaran ke depan agar seluruh sektor mendapat perhatian yang berimbang.(Put/nt/Dr-adv)
