DPRD Kaltim Tuntut Akuntabilitas Pemkot: Nurhadi Soroti Proyek RS Balikpapan Timur Mandek, Siap Kucurkan Dana Provinsi Jika Pemkot Berani Mulai
upnews.id SAMARINDA – Proyek pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Timur kembali menjadi sasaran kritik dari DPRD Kaltim. Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, mempertanyakan keseriusan dan akuntabilitas Pemerintah Kota Balikpapan yang hingga saat ini belum memulai proyek vital tersebut, padahal sudah melewati tenggat waktu yang dijanjikan.
Nurhadi, yang merupakan mantan legislator Balikpapan, menegaskan bahwa lambannya realisasi ini mengesankan Pemkot tidak serius menunaikan janji politik Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud.
“Sudah lewat Lebaran 2025, tapi pembangunan RS Balikpapan Timur belum juga mulai. Alasan kontrak tahun jamak (multiyears) itu tidak bisa terus menunda. Sampai kapan harus menunggu?” tegas Nurhadi, baru-baru ini.
Ia mengingatkan, sudah ada alokasi anggaran awal sekitar Rp 20 miliar yang disiapkan. Bagi Nurhadi, alasan menunda skema kontrak multiyears bukanlah penghalang.
“Kalau terus menunda, kesannya Wali Kota tidak serius. Sudah pernah ada penyiapan anggaran. Mau pakai Rp 10 miliar dulu pun silakan. Yang penting ada komitmen untuk memulai,” lanjutnya, menuntut aksi nyata ketimbang dramatisasi.
Nurhadi menyatakan, Komisi II bersama sepuluh anggota DPRD Kaltim dari Dapil Kota Balikpapan siap menjadi jembatan pendanaan dari Provinsi. Bantuan keuangan (Bankeu) dapat segera diperjuangkan jika Pemkot menunjukkan keseriusan dengan memulai konstruksi awal.
“Lahannya sudah ada, anggaran awal juga sudah siap. Masyarakat Balikpapan Timur tidak bisa terus menunggu di tengah kemacetan yang parah dan layanan kesehatan yang terbatas. Ini harus jadi prioritas,” ujarnya.
Sinergi Wewenang Provinsi dan Kota
Nurhadi menekankan perlunya pembagian peran yang jelas. Dengan penanganan jalan utama seperti Jalan Mulawarman yang sudah menjadi tanggung jawab provinsi, Pemkot Balikpapan seharusnya dapat mengalihkan fokus dan sumber daya penuh untuk membangun sarana kesehatan dan infrastruktur dasar lokal lainnya.
“Sudah saatnya duduk bersama dan bertindak nyata. Jangan biarkan masyarakat jadi korban tarik-ulur anggaran dan janji yang tak kunjung ditepati. Pemkot harus menunjukkan komitmen politik untuk memulai, agar kami bisa memperjuangkan bantuan pendanaan provinsi,” pungkasnya. (Adv)
