Upnews.id, Samarinda – Upaya memperkuat tata kelola pemerintahan desa di Kutai Kartanegara (Kukar) terus dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang digelar di Samarinda, Kamis (3/7/2025), pemerintah kabupaten berupaya memperbaiki sistem pelaporan dan evaluasi di tingkat desa agar lebih tertib dan sesuai dengan aturan.
Kegiatan tersebut diikuti oleh 59 kepala desa dari berbagai kecamatan di Kukar. Mereka mendapatkan pendalaman materi mengenai tata cara penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, pengelolaan keuangan, hingga penyampaian pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menegaskan bahwa pelaporan bukan sekadar urusan administratif, melainkan bagian dari sistem pengawasan publik. “Laporan yang baik menunjukkan tata kelola yang sehat. Ini penting agar pembangunan di desa dapat terukur dan bisa dievaluasi oleh masyarakat maupun pemerintah daerah,” ujarnya.
Menurutnya, dari 193 desa di Kukar, masih terdapat sebagian yang mengalami kendala dalam penyusunan laporan karena faktor sumber daya manusia, keterbatasan teknis, maupun kurangnya pemahaman terhadap regulasi terbaru.
Untuk itu, Bimtek diharapkan dapat menjadi ruang pembelajaran langsung bagi kepala desa agar tidak sekadar menulis laporan, tetapi memahami substansi dari setiap kegiatan yang mereka jalankan. “Kami ingin laporan tidak hanya formalitas, tetapi benar-benar menggambarkan kinerja desa secara faktual,” kata Arianto.
Selain pelatihan, kegiatan tersebut juga diwarnai dengan pemberian penghargaan bagi desa-desa berprestasi dalam penyusunan laporan. Langkah ini diambil sebagai bentuk apresiasi dan strategi motivasi untuk mendorong peningkatan kualitas tata kelola di seluruh desa Kukar.
Bimtek ini juga menghadirkan narasumber dari Inspektorat dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang memberikan arahan teknis mengenai pengelolaan dana desa dan pelaporan keuangan berbasis aplikasi.
Para peserta menyambut baik kegiatan ini karena dianggap membantu mereka memahami aspek teknis yang selama ini kerap membingungkan. Beberapa kepala desa bahkan meminta agar Bimtek semacam ini digelar secara rutin dan berjenjang.
DPMD Kukar memastikan kegiatan serupa akan terus digelar setiap tahun sebagai bentuk pembinaan berkelanjutan. “Kami ingin seluruh desa di Kukar punya standar pelaporan yang sama, tertib administrasi, dan mampu mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang digunakan untuk pembangunan,” tutup Arianto.(Adv)
