Upnews.id, Samarinda – Untuk ke-12 kalinya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kembali menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Dengan diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Prestasi membanggakan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-14 DPRD Provinsi Kaltim dengan agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di Gedung B DPRD Kaltim pada Jumat, 23 Mei 2025 kemarin.
Baca Juga : Pertahankan Opini WTP, Ardiansyah Komitmen Tingkatkan Transparansi Keuangan
LHP tersebut diserahkan langsung oleh Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat BPK RI, Dr. Ahmad Adib Susilo, kepada Wakil Gubernur Kaltim, H. Seno Aji, dan Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Kaltim H. Seno Aji menyatakan bahwa pencapaian opini WTP ini bukan sekadar tujuan akhir, melainkan sebuah motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
“Prestasi ini merupakan hasil kerja keras, produktivitas, dan profesionalitas seluruh aparatur. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kita terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Seno Aji.
Ia menekankan bahwa opini WTP menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Diharapkan, raihan WTP ini akan mendorong semangat reformasi birokrasi dan penyempurnaan tata kelola keuangan di berbagai aspek, termasuk sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap regulasi, dan efektivitas pelaksanaan program.
Wakil Gubernur juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada BPK RI atas dukungan dan kerja sama yang harmonis. Penghargaan juga diberikan kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan DPRD Kaltim atas kinerja baik serta fungsi pengawasan yang optimal.
Baca Juga : Pemkab PPU Pertahankan Opini WTP Laporan Keuangan 2024 dari BPK RI Kaltim
“WTP ke-12 ini membuktikan komitmen Pemprov Kaltim dalam menyampaikan laporan keuangan secara transparan kepada masyarakat,” jelasnya.
Meski demikian, BPK RI tetap mencatat adanya 27 temuan dan 63 rekomendasi, yang menurut Wakil Gubernur akan segera ditindaklanjuti oleh Pemprov Kaltim.
Sementara itu, Dr. Ahmad Adib Susilo dari BPK RI menyampaikan apresiasi atas capaian dan komitmen Pemprov Kaltim dalam menjaga akuntabilitas keuangan daerah.
“Pemeriksaan kami berfokus pada empat aspek utama: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal,” terang Ahmad Adib.
Baca Juga : DPRD Bangga, Kutim Raih Predikat Opini WTP
Ia menegaskan bahwa laporan keuangan Pemprov Kaltim telah memenuhi seluruh standar tersebut, disusun secara memadai, serta tidak ditemukan ketidakpatuhan yang berdampak material terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.
“Ini adalah capaian membanggakan. Kami ucapkan selamat kepada Pemprov dan DPRD Kaltim. Semoga kualitas laporan keuangan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan ke depannya,” tutupnya. (An/Dr-Adv Diskominfo Kaltim)
