DPMD Kukar Gelar Bimtek Pengelolaan Aset, Diikuti Puluhan Perangkat Desa dari 20 Kecamatan
Upnews.id, Tenggarong – Puluhan perangkat desa dari berbagai kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berpartisipasi dalam bimbingan teknis (bimtek) pengelolaan aset desa yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar.
Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari, mulai 23 hingga 24 Juni 2025, di Hotel Haris Samarinda.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, mengatakan bahwa bimtek ini menjadi bagian dari upaya evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama untuk memperbaiki aspek pencatatan dan pelaporan aset yang dinilai masih perlu ditingkatkan.
“Pengelolaan aset desa sebetulnya sudah difasilitasi melalui aplikasi SIPADE, yang bisa digunakan secara online maupun offline. Namun kami mendorong agar penggunaannya dilakukan secara daring, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 dan yang terbaru Permendagri Nomor 3 Tahun 2024,” jelas Arianto, Selasa (24/6/2025).
Ia menjelaskan, pengelolaan keuangan dan aset desa merupakan dua hal yang saling berkaitan.
Ketika desa mengalokasikan dana pembangunan atau membeli barang, maka hasilnya harus dicatat dan dikelola sebagai aset.
“Contohnya, kalau desa membangun gedung atau membeli lahan, itu menjadi aset desa yang harus tercatat. Lebih dari itu, aset tersebut seharusnya bisa dimanfaatkan, bahkan bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Desa (PADes),” lanjutnya.
Menurut Arianto, pemanfaatan aset desa juga diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
Aset seperti gedung atau lapangan dapat disewakan asalkan memiliki aturan pengelolaan yang jelas dan terbuka.
“Jangan sampai aset hanya dibangun dan setiap tahun dianggarkan untuk pemeliharaan, tapi tidak pernah dimanfaatkan atau menghasilkan. Setidaknya, aset itu bisa membiayai perawatannya sendiri,” tegasnya.
Ia menambahkan, karena keterbatasan anggaran, tahun ini baru 56 desa yang bisa mengikuti bimtek dari total 193 desa di Kukar.
Pihaknya berharap ke depan jumlah desa yang mendapat pelatihan dapat bertambah seiring dengan dukungan anggaran.
Sebagai upaya mendukung tata kelola yang lebih baik, DPMD Kukar juga tengah mendampingi penyusunan dokumen etnografi desa, agar potensi sosial dan budaya desa dapat teridentifikasi dan dikembangkan.
“Kami terus berupaya meningkatkan kapasitas desa, tidak hanya dalam aspek administrasi, tetapi juga identitas sosial dan potensi ekonomi,” pungkasnya. (Adv)
